Fadli Zon minta penjelasan Jokowi soal pembangunan gedung baru DPR
Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon minta penjelasan Jokowi soal pembangunan gedung baru DPR

Fadli Zon minta penjelasan Jokowi soal pembangunan gedung baru DPR Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai seharusnya kebijakan moratorium pembangunan gedung yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpengaruh terhadap rencana dibangunnya gedung baru DPR. Politisi Gerindera ini menilai rencana itu sudah menjadi kesepakatan lama antara Presiden dan DPR lewat sidang paripurna.

Bahkan, proyek tersebut sudah masuk dalam APBN-P 2016 mendatang.

"Sebenarnya kan kebijakan monatorium setahu saya dari tahun 2014. Tapi kemudian presiden sendiri menyampaikan itu terjadi untuk di eksekutif dan lain-lain. Akhirnya juga memberikan satu surat untuk memberikan semacam izin untuk pembangunan gedung di DPR karena kebutuhan. Untuk tenaga ahli, perpustakaan, dan lain-lain," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

"Kemudian dianggarkan, kan ini sudah melalui proses yang panjang. Di DPR sendiri sudah melalui rapat paripurna kemudian dibentuk tim. Ya itu kenyataannya bahwa ini sudah ada anggarannya bahkan," tambahnya.

Akan tetapi politisi Gerindra ini tetap meminta kejelasan Presiden Jokowi. Hal tersebut berkaitan dengan apakah moratorium ini termasuk pembangunan gedung DPR.

"Ini kan saya kira kalau memang negara tidak punya uang lagi, ya sudah nggak masalah. Tapi marilah kita didudukkan sama-sama, apakah betul itu termasuk, dan juga saya kira biar ada satu suara di DPR sendiri apakah kita akan lanjutkan atau tidak kita lanjutkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga terkait moratorium pembangunan gedung negara yang pernah dikeluarkan pada akhir tahun 2014 lalu. Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Kantor Presiden, Jakarta.

"Sudah saya sampaikan, saya perintahkan bahwa dilakukan moratorium pembangunan kantor kementerian maupun lembaga. Tetapi apabila sangat diperlukan dan sangat urgent sekali, bisa minta izin kepada Presiden," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2).

Jokowi menjelaskan, komitmen tersebut diperlukan mengingat saat ini APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, berupa pembangunan jalan, bendungan, irigasi, pelabuhan dan jalur kereta api. "Karena memang itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya. (mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LIVE VIDEO - Pidato Terakhir Presiden Jokowi di DPR, Sampaikan Rancangan APBN 2025
LIVE VIDEO - Pidato Terakhir Presiden Jokowi di DPR, Sampaikan Rancangan APBN 2025

Presiden Jokowi berpidato di sidang paripurna DPR di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Tanggapi Permintaan Prabowo, Pembangunan IKN Makin Dipercepat
VIDEO: Presiden Jokowi Tanggapi Permintaan Prabowo, Pembangunan IKN Makin Dipercepat

Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo

Baca Selengkapnya
Prabowo Instruksikan IKN Tetap Lanjut
Prabowo Instruksikan IKN Tetap Lanjut

Pelaksana tugas (Plt) Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dipanggil Prabowo Subianto dan ditanya kemajuan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Pengadaan PNS untuk Kementerian Baru Tunggu Arahan Prabowo
MenPAN Anas: Pengadaan PNS untuk Kementerian Baru Tunggu Arahan Prabowo

Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?
Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran
INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Tak Dilupakan, Prabowo Ingin Pelantikan Presiden Selanjutnya Digelar di IKN
Tak Dilupakan, Prabowo Ingin Pelantikan Presiden Selanjutnya Digelar di IKN

Presiden Prabowo Subianto ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 16 Agustus 2028.

Baca Selengkapnya
LIVE VIDEO: Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Pidato di DPR Jelang Upacara HUT ke-79 RI
LIVE VIDEO: Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Pidato di DPR Jelang Upacara HUT ke-79 RI

Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi "Semua Visi-Misi Prabowo Masuk APBN 2025"

Presiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.

Baca Selengkapnya