Fadli Zon pertanyakan motif Komjen Iriawan dilantik jadi Pj Gubernur Jabar

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik pelantikan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan posisi Ahmad Heryawan (Aher). Menurutnya pelantikan polisi menjadi pejabat gubernur ini merusak kredibilitas pemerintah.

"Rencana pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, menjatuhkan kredibilitas pemerintah," kata Fadli Zon, Senin (18/6).

Fadli mengatakan, usulan pengangkatan PJ Gubernur dari Polri ini sebenarnya sudah menjadi kontroversi sejak Januari sampai dengan Februari 2018. Tetapi, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang usulan tersebut.

"Menanggapi kritik masyarakat, saat itu pemerintah, baik Kemendagri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik oleh pemerintah," ungkapnya.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kecewa, pemerintah malah melantik anggota Polri untuk jadi PJ Gubernur. Dia menuding pemerintah telah melakukan pembohongan publik karena melantik perwira aktif seperti Komjen Iriawan.

"Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut," ujarnya.

"Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri," sambungnya.

Fadli membeberkan tiga persoalan dari dilantiknya Komjen Iriawan. Selain mempengaruhi kredibilitas pemerintah, pelantikan ini juga menimbulkan pertanyaan pada independensi Polri dan spekulasi motif yang direncanakan oleh pemerintah.

"Kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah?," tuturnya.

"Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai PJ Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan," ucapnya.

Fadli juga tidak bisa menerima alasan Dirjen otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono yang mengatakan Iriawan bukan lagi perwira aktif. Alasan itu, kata dia, terlalu mengada-ada dan kuat dugaan pelantikan Iriawan jadi Sekretaris Utama Lemhanas juga hanya untuk melancarkan jalan jadi PJ Gubernur Jawa Barat.

"Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi PJ Gubernur Jabar. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja," tukasnya.

Baginya, yang paling pas untuk bisa menduduki kursi PJ Gubernur adalah pejabat terkait yang benar-benar mengerti Jawa Barat.