Fadli Zon sebut jika RUU KUHP selesai dibahas setahun itu mukjizat
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, jika penyelesaian RUU KUHP selesai dalam waktu setahun merupakan suatu mukjizat. Meski begitu, DPR berjanji akan segera menyelesaikan.
"Ini sebagai contoh RUU yang dari 1960-an sampai hari ini belum selesai. Jadi bukan RUU dari tahun ini. Kita targetkan kita bisa selesaikan tahun ini. Kalau bisa selesai tahun ini itu suatu mukjizat, tapi kalau bisa tahun depan ya hebat," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Rabu (8/7).
Dalam pembahasan RUU KUHP, DPR akan memaksimalisasi waktu. Menurut Fadli pembahasan akan dibagi tiap cluster apa yang menjadi pokok-pokok masalah.
-
Apa yang menjadi fokus pendidikan menurut pakar? 'Yang menjadi fokus kita dalam dunia pendidikan itu bukan hanya ranah kognitif, namun bagaimana dia berempati. Nah ini kan masalahnya dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan menyakiti orang lain. Berarti empati terhadap orang lain minim sehingga yang terjadi adalah yang kita lihat saat ini,'
-
Apa fokus utama diskusi BPIP? Tema diskusi yakni 'Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara' dan berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.
-
Apa topik utama dari diskusi yang diadakan di Kulon Progo? Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga, terutama perempuan, dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
-
Apa yang menjadi topik utama Rapat Koordinasi Diskominfo se-NTB? Rakor Kominfotik se-NTB itu menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan dalam berbagi informasi, bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis pada masa setahun ke depan.
-
Apa saja tema yang diangkat? Ceramah Islam berbagai tema di bawah ini bisa dicontoh dan dijadikan inspirasi jika Anda ditunjuk mengisi sebuah acara.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
"Misalnya masalah tentang hal-hal yang menyangkut penyelidikan dan penyidikan, itu kan ada perdebatan. Ada soal seminim-minimnya berapa tahun, bukan selambat-lambatnya. Ada soal santet. Macam-macamlah. Itu saya rasa masalah itu dibikin cluster aja," jelasnya.
Komisi III DPR nantinya akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kemudian dalam tahapan pembahasannya akan ditelusuri satu persatu, jika disepakati maka langsung ketok palu. Namun jika tidak disepakati maka akan dibahas di Panitia Kerja (Panja).
"Sehingga nanti ada DIM-nya, kita cocokkan yang akan dibahas yang jadi masalah aja, yang tidak jadi masalah gak perlu kita bahas, jadi gak perlu satu-persatu," tuturnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fadli Zon memaparkan sejumlah program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu 100 hari pertama usai dilantik oleh Presiden Prabawo.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaPKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025
Baca SelengkapnyaRidwan Mansyur memastikan siap menyelesaikan perkara-perkara terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024, usai resmi menjabat sebagai hakim MK.
Baca Selengkapnya