Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon sebut jika RUU KUHP selesai dibahas setahun itu mukjizat

Fadli Zon sebut jika RUU KUHP selesai dibahas setahun itu mukjizat Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, jika penyelesaian RUU KUHP selesai dalam waktu setahun merupakan suatu mukjizat. Meski begitu, DPR berjanji akan segera menyelesaikan.

"Ini sebagai contoh RUU yang dari 1960-an sampai hari ini belum selesai. Jadi bukan RUU dari tahun ini. Kita targetkan kita bisa selesaikan tahun ini. Kalau bisa selesai tahun ini itu suatu mukjizat, tapi kalau bisa tahun depan ya hebat," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Rabu (8/7).

Dalam pembahasan RUU KUHP, DPR akan memaksimalisasi waktu. Menurut Fadli pembahasan akan dibagi tiap cluster apa yang menjadi pokok-pokok masalah.

"Misalnya masalah tentang hal-hal yang menyangkut penyelidikan dan penyidikan, itu kan ada perdebatan. Ada soal seminim-minimnya berapa tahun, bukan selambat-lambatnya. Ada soal santet. Macam-macamlah. Itu saya rasa masalah itu dibikin cluster aja," jelasnya.

Komisi III DPR nantinya akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).‎ Kemudian dalam tahapan pembahasannya akan ditelusuri satu persatu, jika disepakati maka langsung ketok palu. Namun jika tidak disepakati maka akan dibahas di Panitia Kerja (Panja).

"Sehingga nanti ada DIM-nya, kita cocokkan yang akan dibahas yang jadi masalah aja, yang tidak jadi masalah gak perlu kita bahas, jadi gak perlu satu-persatu," tuturnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Program 100 Hari Kerja Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan
Program 100 Hari Kerja Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan

Fadli Zon memaparkan sejumlah program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu 100 hari pertama usai dilantik oleh Presiden Prabawo.

Baca Selengkapnya
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi

Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Siap Hapus PPDB Sistem Zonasi Tahun Depan, Asal ...
VIDEO: Presiden Jokowi Siap Hapus PPDB Sistem Zonasi Tahun Depan, Asal ...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR, Komite I DPD dan Pemerintah Setuju 79 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna
Komisi II DPR, Komite I DPD dan Pemerintah Setuju 79 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna

Mendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.

Baca Selengkapnya
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas

RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.

Baca Selengkapnya
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa

PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

Baca Selengkapnya
Diangkat Jadi Hakim MK, Ridwan Mansyur Siap Selesaikan Sengketa Pemilu 2024
Diangkat Jadi Hakim MK, Ridwan Mansyur Siap Selesaikan Sengketa Pemilu 2024

Ridwan Mansyur memastikan siap menyelesaikan perkara-perkara terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024, usai resmi menjabat sebagai hakim MK.

Baca Selengkapnya