Fadli Zon sebut Jokowi tolak konsultasi dengan Pansus KPK karena anggap bola panas

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo menganggap segala hal terkait Pansus Hak Angket terhadap KPK adalah bola panas. Sehingga, Presiden Jokowi menolak menerima permohonan rapat konsultasi yang diajukan Pansus Hak Angket KPK.

"Ya mungkin Presiden menganggap ini bola panas," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Sikap Jokowi berbeda saat pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah terkesan ikut turun tangan mempengaruhi proses pembahasan RUU Pemilu.

Fadli menilai proses pembahasan RUU Pemilu berbeda dengan Pansus. Saat itu, masa waktu pembahasan RUU Pemilu cukup mendesak lantaran KPU membutuhkan payung hukum untuk memulai tahapan Pemilu.

"Ini kan pansus belum selesai. Sementara terkait RUU Pemilu jadwal waktunya sangat mendesak. Terkait urutan Pemilu. Kita waktu itu berharap selesai sebelum 2 Agustus," tegasnya.

Sementara, kata Fadli, proses yang berjalan di Pansus tidak terikat dengan jangka waktu. Adapula perbedaan-perbedaan sikap dari fraksi-fraksi partai di DPR di mana ada yang menganggap Pansus penting dan ada yang tidak.

"Ya ini kan persoalanya tidak terikat dengan jangka waktu tertentu. Itu masalahnya. Ada yang anggap ini penting prioritas, ada yang anggap ini biasa saja. Jadi kalau pemilu semua berkepentingan tidak bisa diundur," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak ingin menanggapi permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menemui dirinya. Menurut Jokowi, kerja Pansus Hak angket KPK adalah domain DPR.

"Itu wilayahnya DPR, kasus itu wilayahnya DPR, semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR," tegas Jokowi usai membuka Indonesia Business & Development Expo di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).