Fadli Zon sebut polemik senjata ilegal bikin malu

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Fadli Zon mengatakan, perbedaan pendapat dalam polemik senjata ilegal harus segera diatasi. Dia bahkan menilai perbedaan pendapat yang terjadi antara institusi penegak hukum dan pertahanan ini sebagai sesuatu yang memalukan.

"Jadi harusnya memang tidak boleh terjadi ini. karena ini persoalan elementer dan memalukan, gimana terjadi perbedaan pendapat di depan publik oleh institusi yang sangat penting bagi kita. Institusi penegakan hukum dan pertahanan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan. Jakarta Pusat, Senin (9/10).

Fadli meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas menyikapi hal tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan langsung berkoordinasi pada instansi tersebut.

"Mungkin saja sebenarnya urusan sederhana. Asal Presiden bisa melakukan ketegasan dalam mengoordinasi sini ke sana. Dan Menko-nya juga, namanya juga menteri koordinator ya mengoordinasi institusi dan lembaga yang di bawahnya," ungkapnya.

Selain itu, tambah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini regulasi yang mengatur soal senjata harus dibenahi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi penegak hukum dan juga pertahanan.

"Pertama peraturan kedua koordinatif ya koordinasi ini benar-benar harus ada jadi tidak timpang tindih. Kata persenjataan tingkat apa, apa yang tidak dan tidak," ujarnya.

"Saya kira harus ada aturan mainnya lah jadi tidak over lap antara yang tempur, kombatan dengan yang untuk keamanan," sambung Fadli.

Regulasi baru ini, kata Fadli, harus diatur soal spesifikasi mulai dari jenis hingga amunisi senjata. Sebab, standar senjata-senjata yang digunakan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan berbeda.

"Mungkin masalah atau peraturan yang lebih teknis lebih detil misalnya jenis apa, apa saja, masalah kan gitu ya," terangnya. (mdk/fik)