Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon sebut Polri berlebihan soal maklumat demo 2 Desember

Fadli Zon sebut Polri berlebihan soal maklumat demo 2 Desember Fadli Zon di KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Polda Metro Jaya mengeluarkan maklumat soal penyampaian pendapat di muka umum, terlebih di jalan protokol. Maklumat ini sebagai antisipasi dari rumor agenda makar oleh kelompok tertentu. Rencananya, maklumat tersebut akan disebarluaskan melalui jalur udara.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan yang dilakukan polisi itu terlalu berlebihan. Fadli menilai aksi 2 Desember seharusnya disikapi dengan tenang.

"Saya kira itu agak berlebihan lah. Seperti mau mengantisipasi Perang Dunia ke-II saja. Tenang-tenang dan biasa-biasa saja. Saya kira polisi jangan terlalu berlebihan. Nanti orang menganggapnya ada yang sedang mengarahkan pada situasi yang genting," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Politikus Partai Gerindra ini mengaku belum pernah melihat lagi ada penyebaran edaran melalui jalur udara. Diceritakannya, aksi seperti itu terjadi di tahun 1970-an.

"Terakhir itu dilakukan pada pemilihan tahun 1971 atau 77, waktu itu kalau enggak salah ada kampanye Golkar," terang dia.

Ditambahkannya, informasi soal adanya makar sebaiknya tidak sembarangan diucapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sebab jika tidak melalui data dan kajian mendalam, pernyataan itu hanya membuat kegaduhan saja.

"Karena reaksi orang atas informasi itu kan berbeda-beda. Ada orang yang takut, ada yang justru makin berani, atau mungkin ada orang yang bawa lari kabur uangnya. Macem-macem reaksi orang dalam menerima info itu," pungkasnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kapolri Bertanggung Jawab Buntut Polisi Represif ke Demonstran Kawal Putusan MK
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kapolri Bertanggung Jawab Buntut Polisi Represif ke Demonstran Kawal Putusan MK

Usman menyoroti penggunaan water cannon, gas air mata, atau penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang kepada pengunjuk rasa.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu

Dia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.

Baca Selengkapnya
Kompolnas Bakal Surati Kapolri soal Penggunaan Gas Air Mata di Demo: Jangan Sampai Sebabkan Orang Luka
Kompolnas Bakal Surati Kapolri soal Penggunaan Gas Air Mata di Demo: Jangan Sampai Sebabkan Orang Luka

Polri harus membuka diri dengan melakukan evaluasi pelaksanaan operasi pengamanan massa.

Baca Selengkapnya
Demo Apdesi Ricuh, Polisi Buru Pelaku Perusakan Gedung DPR
Demo Apdesi Ricuh, Polisi Buru Pelaku Perusakan Gedung DPR

Polisi sudah sempat mengamankan 30 ban bekas sebelum demo berlangsung.

Baca Selengkapnya
Cegah Kerusuhan, Kapolri Minta Warga Tak Puas Hasil Pemilu 2024 Jangan Anarkis
Cegah Kerusuhan, Kapolri Minta Warga Tak Puas Hasil Pemilu 2024 Jangan Anarkis

Kapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Demonstran Tolak Revisi UU Pilkada Dibebaskan, YLBHI Beri Sejumlah Catatan
Jokowi Minta Demonstran Tolak Revisi UU Pilkada Dibebaskan, YLBHI Beri Sejumlah Catatan

Perintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.

Baca Selengkapnya
Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR
Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR

Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.

Baca Selengkapnya
Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini

Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Minta Maaf, Begini Penjelasan Ucapan 'Piting' Warga Rempang
Panglima TNI Minta Maaf, Begini Penjelasan Ucapan 'Piting' Warga Rempang

Karena kalimat itu, diakui Yudo, berujung kesalahan tafsir di masyarakat

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Kinerja Polisi Amankan Demo Buruh Tolak Omnimbus Law
Komisi III Apresiasi Kinerja Polisi Amankan Demo Buruh Tolak Omnimbus Law

Massa dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar demonstrasi

Baca Selengkapnya
VIDEO: TNI Blak-blakan Perintah Piting Panglima Pada Pendemo Rempang
VIDEO: TNI Blak-blakan Perintah Piting Panglima Pada Pendemo Rempang "Bahasa Prajurit"

. Panglima memerintahkan 'memiting' masyarakat yang melakukan demonstrasi.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya