Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon Sebut Rangkap Jabatan Ari Kuncoro Bikin Negara Bangkrut

Fadli Zon Sebut Rangkap Jabatan Ari Kuncoro Bikin Negara Bangkrut Rektor UI Terpilih, Ari Kuncoro. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Fadli menyindir, rangkap jabatan seperti ini bikin negara bangkrut.

"Bagaimana tak bangkrut, banyak pejabat rangkap jabatan dan pendapatan dari negara," cuit Fadli melalui akun twitternya, @fadlizon, Selasa (29/6).

Lantas, Fadli meminta Ari Kuncoro sebaiknya memilih salah satu jabatan yang saat ini diduduki. Apakah itu tetap menjadi rektor atau menjadi komisaris BUMN.

"Rektor UI pilih salah satu saja mau jadi Rektor atau mau jadi Komisaris BUMN?" kata Fadli yang juga akademisi jebolan Universitas Indonesia ini.

Sebelumnya Rektorat Universitas Indonesia (UI) tengah menjadi sorotan publik. Gara-garanya, pihak UI memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang buat meme bernada kritik terhadap Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service.

Belakangan, posisi Rektor UI Ari Kuncoro yang merangkap sebagai komisaris BUMN pun terungkap. Hal ini dinilai sejumlah kalangan tak etis.

Ari diketahui menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini diungkap mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz dalam unggahan di akun Twitter pribadinya.

"Rektor UI, Prof Ari Kuncoro itu Wakil Komisaris Utama BRI. Sebelumnya Komut BNI. Jadi paham kan kenapa pimpinan UI itu sangat sensitif dengan isu yang berkaitan dengan penguasa? @BEMUI_Official tetaplah tegak #BEMUI," cuit Donal seperti dikutip pada Selasa (29/6).

Hal ini juga dipastikan dalam laman resmi BRI yang menunjukkan bahwa alumnus Brown University, Amerika Serikat (AS) itu telah menjabat wakil komisari utama BRI sejak 2020. Sampai saat ini, Ari masih aktif menduduki posisi tersebut.

Liputan6.com berusaha mengontak pihak BRI melalui pesan singkat dan telepon, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Begitu juga dengan Ari Kuncoro.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statua Universitas Indonesia, Rektor dilarang rangkap jabatan di BUMN.

Pada pasal 35 Statuta UI disebutkan, rektor dilarang merangkap jabatan pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Berikut bunyi lengkap Pasal 35 pada Statuta UI:

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam menanggapi posisi Rektor UI Ari Kuncoro yang merangkap sebagai komisaris BUMN. Dia mengatakan, keputusan menyalahi aturan atau tidaknya Ari terkait merangkap jabatan merupakan keputusan dari Majelis Wali Amanat (MWA) UI.

"Tentunya nantinya MWA yang dapat memberikan keputusan tentang hal tersebut, apakah menyalahi status atau tidak," katanya kepada merdeka.com, Selasa (29/7).

Dia mengatakan, UI sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum (PTN BH) memiliki otonom yang lebih luas. Artinya, kata dia, kebijakan umum, pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan universitas merupakan kewenangan MWA.

"UI sebagai PTN BH maka kebijakan umum universitas, pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan universitas merupakan kewenangan MWA," bebernya.

Diketahui, dalam website mwa.ui.ac.id, Majelis Wali Amat beranggotakan 17 orang. Mereka telah diangkat pada 26 Maret 2019 sesuai SK Menristekdikti RI nomer 11566/M/KP/2019 :

Ketua MWA UI : Saleh HusinSekretaris MWA UI : Wiku B.B. AdisasmitoMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Anggota Ex-officio MWA UIN)Rektor UI (Anggota Ex-officio MWA UIN)

Anggota MWA UI :Wakil Dosen - Bambang P.S BrodjonegoroWakil Dosen -Corina D.S RinatoputraWakil Dosen -Fredy B.L.TobingWakil Dosen - Sri MardiyatiWakil Dosen - Sri Mulyani IndrawatiWakil Dosen -Yosi Kusuma EriwatiWakil Masyarakat -Darmin NasutionWakil Masyarakat - Erick ThohirWakil Masyarakat - Hans KartikahadiWakil Masyarakat - Jonathan TahirWakil Masyarakat - Noni S.A. PurnomoWakil Tenaga Pendidikan - Luluk Tri WulandariWakil Mahasiswa - Ahmad Naufal Hilmy

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: [FULL] Sertijab Nadiem Langsung ke Tiga Menteri Pilihan Prabowo di Kabinet Merah Putih
VIDEO: [FULL] Sertijab Nadiem Langsung ke Tiga Menteri Pilihan Prabowo di Kabinet Merah Putih

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim resmi menyerahkan jabatan kepada tiga menteri

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: Ada PNS yang Sangat Sibuk Sekali, Ada juga yang Nganggur
MenPAN-RB: Ada PNS yang Sangat Sibuk Sekali, Ada juga yang Nganggur

Azwar Anas tidak ingin ada kesenjangan kerja antar ASN

Baca Selengkapnya
Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal
Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal

Hampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.

Baca Selengkapnya
Fadli Zon Ditunjuk Jadi Menteri Kebudayaan, Orang Dekat Prabowo yang Ikut Mendirikan Partai Gerindra
Fadli Zon Ditunjuk Jadi Menteri Kebudayaan, Orang Dekat Prabowo yang Ikut Mendirikan Partai Gerindra

Fadli juga dikenal sebagai penulis dan editor yang aktif menerbitkan karya-karya di bidang politik dan sosial kebudayaan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Menaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Debat Anggota DPR PDIP dan Mendag Bahas Anggaran
VIDEO: Debat Anggota DPR PDIP dan Mendag Bahas Anggaran "Berani-Beraninya, Bapak Orang Terdekat Presiden"

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR, membahas anggaran kementerian, Kamis (13/6).

Baca Selengkapnya
Fadli Zon: Orde Baru Bagian Sejarah Indonesia yang Tidak Perlu lagi Diungkit-ungkit
Fadli Zon: Orde Baru Bagian Sejarah Indonesia yang Tidak Perlu lagi Diungkit-ungkit

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menilai masalah orde baru sudah selesai.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sentil Perusahaan BUMN Karya Kerap Merugi dan Nyaris Bangkrut
Ganjar Sentil Perusahaan BUMN Karya Kerap Merugi dan Nyaris Bangkrut

Ganjar mengaku tidak kaget atas fenomena BUMN Karya merugi meski memperoleh proyek infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat

Ustaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.

Baca Selengkapnya
Gerindra Nilai Rencana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bakal Lebih Efektif, Ini Alasannya
Gerindra Nilai Rencana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bakal Lebih Efektif, Ini Alasannya

Dia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan.

Baca Selengkapnya