Fadli Zon sebut Soeharto tidak bikin sejarah palsu demi orde baru
Merdeka.com - Simposium nasional 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan' di hari kedua yang membahas membongkar sejarah kelam pembantaian dan penganiayaan tersebut menuai kritik dari pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah jika mantan Presiden Soeharto membentuk sejarah palsu untuk mempertahankan kekuasaan di Orde Baru.
"Enggak ada sejarah palsu. Sejarah palsu yang mana, diuji saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4).
Wakil ketua umum Partai Gerindra ini justru menyalahkan mereka yang dianggap Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya justru PKI yang melakukan kudeta senyap.
-
Bagaimana Soeharto menumpas PKI? Soeharto membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Dia membubarkan PKI dan menangkapi orang-orang yang dianggap terlibat G30S/PKI.Hal ini juga menjadi tonggak munculnya Orde Baru.
-
Kapan pembantaian PKI terjadi? Saat peristiwa pembantaian para anggota PKI yang terjadi pada kurun waktu tahun 1965-1967, Pak Darmadi masih duduk di kelas 4 SD.
-
Kapan PKI dibubarkan? Sampai pada akhirnya mereka berseteru hingga keberadaannya pun dibredel. Para anggota PKI pun dipecat dari kabinet dan partai merah tersebut dibubarkan.
-
Siapa yang memimpin PPKI? Sejak kekelahan Jepang atas Sekutu, ia menjadi anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama Ahmad Subarjo, Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh penting lainnya.
-
Siapa yang dituduh melakukan kudeta? Istri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Sarah Netanyahu menuduh para panglima militer Israel berusaha melakukan kudeta terhadap suaminya, berdasarkan bocoran rekaman audio yang diperoleh media Israel, Haaretz.
"Ya tapi kalau ada yang mengatakan itu kudeta, yang mau kudeta itu adalah PKI. Dalam PKI itu, rukun PKI itu adalah salah satunya kudeta, revolusi, pengambilalihan kekuasaan. Seperti orang Islam itu mau sembahyang, salat, di dalam komunisme itu ada revolusi, pengambilan kekuasaan," ujarnya.
Fadli menyebut sepanjang sejarah, PKI sudah berupaya melakukan kudeta sebanyak dua kali. Peralihan kekuasaan tersebut dilakukan dengan melanggar konstitusi alias ilegal.
"Dua kali mau mengambil kekuasaan secara ilegal, secara inkonstitusional, tahun 48 dan tahun 65. Di tahun 48 bahkan Soekarno dan Hatta waktu itu, sama-sama mengimbau kepada masyarakat pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musso. Waktu itu juga banyak yang dibantai tahun 48 itu oleh PKI," bebernya.
Sebelumnya sebagai pembicara pertama, Kepala Pusat Kajian Asia Tenggara Indonesia, Dr Yosef Djakababa menjelaskan, terdapat sejumlah pola ingatan di masyarakat Indonesia terkait tragedi 1 Oktober 1965, sejak terjadinya tragedi tersebut hingga hari ini.
Namun dari beberapa pola ingatan tersebut, ujar Yosef, ada satu kecenderungan kompleksitas ingatan yang sama-sama tidak terpresentasi dengan baik, akibat sejumlah kepentingan yang melatarbelakanginya.
"Di era rezim Orba, pembangunan narasi mengenai Tragedi '65 adalah cara untuk mengesahkan rezim yang baru muncul. Mereka memang butuh narasi yang mudah ditangkap masyarakat kala itu, untuk menjamin kelangsungan hidup rezim Orba tersebut," ujar Yosef dalam pemaparan awalnya di simposium nasional 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan', di Hotel Aryaduta, kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menilai masalah orde baru sudah selesai.
Baca SelengkapnyaMegawati sempat membahas tentang TAP MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Baca SelengkapnyaPresiden pertama RI, Soekarno juga pernah menjadi target rencana pembunuhan
Baca SelengkapnyaPresiden Soeharto menegaskan pergerakan yang ingin menjatuhkan dirinya dari kursi Presiden dipimpin oleh tokoh bernama Sawito.
Baca SelengkapnyaSoekarno tak pernah diberi kesempatan membersihkan namanya.
Baca SelengkapnyaMunculnya sentiman terhadap Sjafrie adalah permainan pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaDalam mengenang peristiwa kudatuli yang dahulu mungkin ideologi Megawati dianggap sebelah mata oleh orde baru.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyatakan bahwa saat ini sudah masuk orde reformasi.
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu 2024, terdapat 24 partai politik yang akan bertarung. Sementara Orde Baru hanya ada tiga partai.
Baca SelengkapnyaOrde Baru dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara indonesia.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaMenurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Baca Selengkapnya