Follow
Fadli Zon: Server e-KTP ada di Kalibata, bukan di luar negeri!
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meralat pernyataannya soal keberadaan server e-KTP di luar negeri. Berdasarkan pantauannya langsung, dia melihat server-server itu justru masih berada di Indonesia.
"Kami lihat di sini, server kependudukan nasional ada di sini, ada juga di Merdeka Utara, kantor beliau. Besarnya ada 600 terrabyte. Kalibata 35 terrabyte dan server cadangan 200 terrabyte di Batam. Sehingga saudara Mendagri harus melihat sendiri dan klarifikasi tentang server di luar negeri," tegas Fadli usai sidak di Ditjen Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).
Dalam sidak tersebut, Fadli mencoba semua peralatan, mulai mengecek data yang sudah masuk, termasuk identitas dirinya. Dari pratek itu, komputer langsung menampilkan seluruh data miliknya.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Bagaimana Kominfo mengecek kunci? 'Kami juga mendapatkan (kunci enkripsi-red). Tapi ini sedang dikerjakan. Dan kita sudah coba di spesimen kita, memang berhasil dibuka. Tapi kita belum tahu karena kan di kunci banyak. Jadi, itu masih lagi dikerjakan,' ungkap pria yang akrab disapa Semmy saat konferensi pers di Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7).
-
Siapa yang mengklaim meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
"Berdasarkan ada di sini, kita praktekkan, ternyata perekaman data akurat, sesuai data di tingkat kelurahan. Mata, sidik jari sama semua datanya. Ini tidak terlalu ada masalah," tambahnya.
Karena itu, Fadli memastikan tidak ada alasan untuk menghentikan proyek e-KTP yang sudah dilaksanakan sejak era SBY lalu. Sebab, perekaman data kependudukan tidak bisa berhenti mengingat banyaknya warga dengan usia mencapai 17 tahun setiap harinya, serta warga yang meninggal.
"Kecuali memang mengincar proyek baru," tudingnya.
Berdasarkan data yang dia terima dari Ditjen Dukcapil, terdapat 145 juta e-KTP yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah direkam datanya mencapai 172 juta.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca Selengkapnya
Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca Selengkapnya
Menurut Yudistira, tidak mungkin mengganti server dalam waktu singkat dan memindahkannya ke negara lain.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca Selengkapnya
Untuk pemberantasan konten judi online itu Kementerian Kominfo secara siaga menggunakan mesin kecerdasan buatan untuk menekan peredaran konten-konten tersebut.
Baca Selengkapnya
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca Selengkapnya
Budi Arie menjelaskan situs judi online bersumber dari negara-negara yang melegalkan judi, seperti Filipina dan Kamboja
Baca Selengkapnya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca Selengkapnya
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca Selengkapnya