Fadli Zon Soal Pembunuhan di Papua: Pemerintah Gagal Jamin Keamanan Warga

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara terkait pembunuhan 31 pekerja proyek PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Menurutnya kejadian itu bagian dari aksi teror gerakan separatis.

Dia pun menilai pemerintah gagal dalam memberantas gerakan separatis di kawasan tersebut. "Pemerintah telah gagal memberangus mereka dan menjamin keamanan warga negara kita sendiri," kata Fadli di dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/12).

Menurut Fadli, ini bukan kali pertama gerakan separatis melakukan teror dalam bentuk penembakan. Kata dia, kejadian yang sama pernah juga terjadi pada November 2017.

"Sebelumnya tahun lalu ada penyanderaan oleh teroris separatis ini pada November 2017. Pernah terjadi penembakan terhadap empat pekerja di wilayah Sinak, Papua. Rentetan peristiwa ini, perlu respon tegas dari pemerintah," ungkapnya.

Lanjutnya peristiwa ini menjadi salah satu bukti betapa pentingnya pelibatan ekstra aparat keamanan di Papua. Pasalnya, Papua memiliki medan yang khusus.

"Karena itu, pengerjaan proyek di Papua semestinya juga mendapat pengawalan keamanan ekstra. Dalam hal ini, pemerintah bisa melibatkan TNI dalam pengawalan kegiatan pembangunan di Papua," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, kelompok separatis di Papua tidak hanya piawai menggunakan senjata. Tetapi juga lihai melakukan upaya diplomasi terhadap negara lain untuk bisa memberikan dukungan pada Papua Merdeka.

"Mereka menyebarkan hoaks terkait pelanggaran hak asasi manusia. Counter dari pemerintah sangat minimalis. Sebagai contoh, di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris khususnya dari Partai Buruh untuk mendukung Papua Merdeka," tuturnya.

Fadli mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tegas dan proaktif terhadap penanganan masalah di Papua.

"Selain dibutuhkan ketegasan tindakan aparat keamanan di lapangan, sikap diplomasi pemerintah terhadap isu Papua juga harus lebih ofensif. Ini salah satu catatan penting," ucapnya.