Follow
Fadli Zon tak sepakat KPK miliki hak imunitas
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebaiknya pimpinan KPK tidak perlu mendapatkan hak imunitas. Walaupun KPK adalah lembaga hukum, namun semua sama kedudukannya di mata hukum.
"Bukan tidak perlu, tapi konstitusi kita mengarahkan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Mau Presiden, KPK, siapapun sama di mata hukum," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Fadli mengutarakan, apabila wacana dari berbagai pihak yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu hak imunitas terealisasi, maka akan bertentangan konstitusi. "Hak imunitas bukannya tidak perlu ya. Tapi bertentangan dengan konstitusi. Jika ada orang yang bersalah ya harus dihukum, kalau tidak bersalah ya dibebaskan," ucapnya.
-
Apa hak utama warga negara dalam hukum dan pemerintahan? Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Siapa yang mendapatkan kedudukan istimewa? Allah SWT juga menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak yatim akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi-Nya.
-
Siapa yang terlibat dalam pembentukan UU KIP? “UU KIP dulu kan dibahas dengan Komisi I DPR, jadi enggak nyambung dengan Komisi III-nya. Menghasilkan Komisi Informasi Pusat, memang belum dikonstruksikan menjadi lembaga quasi peradilan.
-
Siapa yang mengusulkan persamaan hak dalam BPUPKI? Mengutip dari Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI-PPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI, peran Maria dalam BPUPKI yakni mengusulkan terkait persamaan hak.
-
Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di demokrasi? Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
Seperti diketahui, banyak kalangan mendorong jika KPK berhak mendapatkan hak imunitas. Jika benar hak itu diberikan, hal itu dinilai dapat mencegah pengkriminalisasian pimpinan dan memperlancar kinerja KPK.
Belakang tengah ramai kisruh antara Polri dengan KPK. Tensi semakin meninggi setelah polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang disangka meminta saksi memberikan kesaksian palsu saat menjadi pengacara kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat.
Tak hanya Bambang, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bereskrim Mabes Polri. Adnan dituduh pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tidak ada alasan bagi hakim untuk mengamini eksepsi Gazalba hanya dengan alasan administratif dari Jaksa KPK
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin ikut mengomentari soal pemanggilan Cak Imin oleh KPK
Baca Selengkapnya
Patra M Zen sempat mendapat teguran dari Ketua MK Suhartoyo dalam sidang.
Baca Selengkapnya
Mahfud juga menyebut, pejabat yang ogah mundur setelah berstatus tersangka tak tahu malu.
Baca Selengkapnya
Firli Bahuri mengaku memiliki bukti tak terlibat pidana seperti yang disangkakan Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
Chico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.
Baca Selengkapnya
Menurut Zainal, upaya merevisi UU Pilkada dalam rapat digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini menjadi alarm tanda bahaya bagi demokrasi.
Baca Selengkapnya