Fadli Zon tak setuju KPK buka kantor cabang karena beratkan APBN
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang sudah kuat sehingga tidak perlu membuka kantor cabang di kota lain. Sebab, pembukaan cabang lain hanya akan memberatkan APBN.
"Jangan membebani APBN kita," kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12). Sebelumnya, KPK berencana membuka kantor cabang di Sumatera pada 2015.
Anak buah Prabowo Subianto ini menjelaskan, sejarah pembentukan KPK adalah karena publik menganggap lemahnya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Bagaimana KPK membantu Firli Bahuri? Alex mengatakan KPK yang kini dipimpin Ketua sementara Nawawi Pomolango sepakat tak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri. Namun Alex menyebut pihaknya hanya memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Firli Bahuri dalam menghadapi kasusnya.'Kami tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan membantu dari sisi yang lain menyangkut penyediaan dokumen-dokumen yamg dibutuhkan untuk kepentingan beliau,' kata dia.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
"Institusi induk seperti Kepolisian harus diperkuat. KPK adalah lembaga ad hoc yang sudah diperkuat. Sampai kapan kita terus menerus bergantung pada KPK. Selama ini kan tugas Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang berantas korupsi," jelasnya.
Bila KPK sudah kuat, lanjut Fadli, sekarang sudah seharusnya Polri dan Kejaksaan yang diperkuat. Bukan malah memperkuat KPK yang sebetulnya sudah kuat.
"Kalau kaya gitu akan terjadi overlap. KPK yang sekarang sudah cukup kuat. Perlu dipikirkan kembali untuk membuka kembali, ada input dan output," terangnya.
"Itu suatu hal pemikiran yang terbalik. Kalau yang kinerja kepolisian kurang bagus. Maka kita harus perbaiki institusi itu," imbuhnya.
Lebih jauh, tambah Fadli, soal anggaran yang akan dipergunakan untuk pengembangan kantor cabang KPK ini, akan dibahas terlebih dahulu di DPR, khususnya Komisi III yang membidangi hukum dan bermitra dengan KPK.
"Pasti kita akan bahas itu di komisi III. Kita akan lihat nanti kalau memberatkan APBN tapi kerjanya sama lebih baik gunakan yang ada. Apalagi, BUMN juga mau jual gedung juga," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar akan memperkuat KPK apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaMa’ruf Amin meminta Nawawi Pomolango bekerja lebih baik.
Baca SelengkapnyaFirli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Tunda Giat di Lapangan: Kita Teriak Jujur, Tapi Kita Tidak Jujur
Baca SelengkapnyaBerbeda dengan Megawati, Gerindra tak setuju KPK dibubarkan.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaAlexander menambahkan agar masyarakat tidak mengandalkan KPK untuk membasmi korupsi
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya