Fadli Zon: Tidak ada dasarnya Wiranto meminta KPK tunda proses hukum
![Fadli Zon: Tidak ada dasarnya Wiranto meminta KPK tunda proses hukum](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2018/03/14/951296/540x270/fadli-zon-tidak-ada-dasarnya-wiranto-meminta-kpk-tunda-proses-hukum.jpg)
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Menko Polhukam Wiranto tidak punya dasar hukum kuat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda proses hukum calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang terjerat korupsi. Penundaan proses hukum malah bisa menjadi pelanggaran.
"Jadi menurut saya memang tidak ada dasarnya untuk menunda proses hukum. Menunda itu bisa jadi pelanggaran hukum itu sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
Fadli mengungkapkan, tidak ada kesepakatan antara DPR, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menunda proses hukum calon kepala daerah yang tersangkut korupsi saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pemangku kepentingan Pilkada tahun 2018.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
"Waktu itu kita pernah melakukan satu rapat konsultasi termasuk dengan Kapolri dengan Komisi II, dengan Kejaksaan, KPK, Komisi III dengan KPU Bawaslu saya yang pimpin," ujarnya.
Saat rapat konsultasi itu, kata Fadli, mayoritas fraksi menolak usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penundaan proses hukum terhadap para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada. Beberapa fraksi menilai usulan Tito bertentangan dengan asas kepastian hukum.
"Termasuk ada pembahasan mengenai itu, artinya menunda eksekusi terhadap tersangka sampai Pilkada selesai. Tapi waktu itu ditolak oleh KPK, ditolak juga oleh beberapa fraksi dan akhirnya tidak terjadi kesepakatan," ucap Fadli.
Fadli menganggap maksud permintaan Wiranto baik. Namun, menurutnya, KPK tetap harus mengumumkan calon kepala daerah yang terjerat korupsi agar tidak menimbulkan kegaduhan.
"Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto meskipun maksudnya baik tapi tidak mempunyai dasar hukum yang kokoh. Untuk tidak menimbulkan spekulasi ya harusnya diumumkan dong kalau enggak menimbulkan spekulasi," ungkapnya.
"Termasuk ini merugikan bagi calon-calon lain karena rakyat bisa menduga-duga jangan-jangan ini calon di daerah kami yang bakalan menjadi tersangka padahal tidak ada kaitannya sama sekali," sambung Fadli.
Sebelumnya, Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi.
"Ditunda dahulu lah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Mantan Panglima ABRI itu menjelaskan alasan di balik permintaan penundaan itu. Tujuannya agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![IPW Desak Polda Metro Tunda Proses Hukum Aiman Witjaksono, Ini Alasannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/1/1701394156527-tawrhf.jpeg)
“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW
Baca Selengkapnya![Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/9/5/1725531535890-8firx.jpeg)
KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca Selengkapnya![VIDEO: Istana Jawab Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Soal Jokowi Minta Kasus E-KTP Disetop](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/2/1701535503969-gsap3l.jpeg)
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya![Nawawi soal Bantuan Hukum ke Firli Bahuri: Pertimbangkan Zero Tolerance](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/11/27/1701087761390-zxnpw.jpeg)
Nawawi berencana mengadakan rapat antar pimpinan membahas soal bantuan hukum terhadap Firli.
Baca Selengkapnya![Ketua Komisi III DPR Berduka Firli Bahuri Jadi Tersangka Pemerasan SYL](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/11/23/1700723857424-97oin.jpeg)
Ketua Komisi III DPR berduka karena penegak hukum justru menjadi tersangka kasus hukum.
Baca Selengkapnya![Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu, Bagaimana Nasib Kasus Aiman Witjaksono?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/11/15/1700024303258-efm3k.jpeg)
Aiman dilaporkan ke Polda Metro sejumlah orang terkait dugaan menyebarkan hoaks lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya![Soal Desakan Penahanan Firli Bahuri, Kapolri Serahkan ke Polda Metro Jaya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/4/1709567697782-yxof4.jpeg)
Kapolri percaya atas semua proses penyidikan yang dilakukan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto
Baca Selengkapnya![VIDEO: Jawaban Kapolda Metro saat ICW Desak Kapolri Copot Dirinya Buntut Kasus Firli](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/27/1719485077159-sviykk.jpeg)
Karyoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca Selengkapnya![Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/19/1702962050623-dsn6g.jpeg)
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya![Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/9/4/1725416549722-3m2s6.jpeg)
Tessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca Selengkapnya![IM57 Sebut Harun Masiku Tak akan Ditangkap KPK dalam Waktu Dekat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/19/1718764648727-4p6dy.jpeg)
menurut Praswad penyidik tim penyidik antirasuah bukan belum mampu menangkap.
Baca Selengkapnya![Ucapan Pimpinan KPK Soal Harun Masiku Bakal Ditangkap Dalam Satu Pekan Dianggap Hambat Kerja Penyidik](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/18/1718684406198-epntj.jpeg)
Dirinya kemudian menyinggung soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang telah menggugurkan 75 pegawai KPK.
Baca Selengkapnya