Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon tuding ada permainan politik di balik audit Petral

Fadli Zon tuding ada permainan politik di balik audit Petral Fadli Zon di KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding ada manuver politik di balik audit PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Hal tersebut lantaran data yang diaudit bukan rentang tahun 2003, melainkan tahun 2012 sampai 2014.

"Kita lihat audit itu wewenang BPK, gak bisa dia dari swasta. Jadi menurut saya di belakang ini ada permainan politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Politisi Partai Gerindra ini‎, tidak bisa lembaga swasta melakukan audit terhadap keuangan negara. Menurutnya kredibilitas audit bisa diakui jika yang melakukannya ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"‎Kenapa tidak diserahkan pada BPK? BPK itu adalah auditor, tidak bisa audit itu dilakukan oleh pihak swasta. Kalau menyangkut kerugian negara, diaudit dong oleh BPK. Ada gak audit BPK, itu dijadikan dasar," tuturnya.

‎Jika memang audit dilakukan pada periode 2003, maka besar kemungkinan yang terlibat ialah Menteri BUMN Rini Soemarno. Jika tidak maka audit hanya akan menyasar pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sekarang ini yang berhak menyatakan adanya kerugian negara kan BPK. Itu adalah undang-undang, konstitusi kita. Mungkin anak buahnya menteri BUMN kali," pungkasnya.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka

Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya
Ada Temuan Dana PSN Masuk ke Kantong PNS, MenPAN-RB: Langsung ke Ranah Hukum
Ada Temuan Dana PSN Masuk ke Kantong PNS, MenPAN-RB: Langsung ke Ranah Hukum

"Karena itu sudah masuk ke bukan lagi pelanggaran ASN ya gitu ya. Nanti bisa bagian hukum," kata MenPAN Anas.

Baca Selengkapnya
TKD Ganjar-Mahfud Sebut Megawati Dukung Hak Angket Pemilu Bukan untuk Memakzulkan Jokowi
TKD Ganjar-Mahfud Sebut Megawati Dukung Hak Angket Pemilu Bukan untuk Memakzulkan Jokowi

Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Achsanul Qosasi Baca Pleidoi, Klaim Tak Pernah Peras Kominfo untuk Pengkondisian BPK Dalam Proyek BTS
Blak-blakan Achsanul Qosasi Baca Pleidoi, Klaim Tak Pernah Peras Kominfo untuk Pengkondisian BPK Dalam Proyek BTS

Jaksa sebelumnya mendakwa Achsanul Qosasi menerima uang Rp40 miliar untuk pengkondisian BPK dalam proyek menara BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya
PKB Dorong PPATK Bongkar Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
PKB Dorong PPATK Bongkar Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Jazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Baca Selengkapnya
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU

Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.

Baca Selengkapnya