Fahri Hamzah: Dari dulu saya sudah muak penggeledahan KPK di DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku muak dengan sikap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi PKS tidak bisa menyembunyikan kemarahannya saat penyidik KPK 'mengobrak-abrik' ruang fraksi PKS di lantai 3 gedung Nusantara I, Senayan, Jumat (15/1). KPK mencari bukti terkait kasus suap proyek Kementerian PU-PERA yang menyeret anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.
"Karena saya dapat laporan bahwa ini penggeledahan, terus terang dari dulu saya muak dengan aksi-aksi begini," kata Fahri usai bersitegang dengan penyidik KPK HN Christian di Ruang Fraksi PKS, Senayan, Jumat (15/1).
Kegeraman Fahri berawal dari kehadiran sepuluh penyidik KPK yang dikawali 6 anggota Brimob dengan senjata laras panjang. Menurut Fahri, itu terlalu berlebihan. Apalagi selama ini DPR sudah memiliki pengawalan internal.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Saya mendengar laporan jika ada penggeledahan dengan senjata lengkap. Dari dulu waktu zaman Kapolri Sutarman, sudah ada kesepakatan di DPR tidak boleh bawa senjata api," tegas dia.
Menurutnya, dari penggeledahan yang dilakukan KPK di DPR selama ini, tak jarang dikawal polisi bersenjata lengkap tapi hasilnya selalu nihil.
"Dan berkali-kali kami komplain, DPR digeledah bawa senjata laras panjang dan akhirnya tidak apa-apa. Tapi sudah hancur, luluh lantak namanya (DPR).
Fahri mengaku kecewa dengan penggeledahan KPK di sejumlah ruangan anggota DPR. "Saya sebagai pimpinanan dewan kecewa dengan hal ini dan meminta agar lembaga luar bantu perbaiki citra dengan tidak semena-mena," tanda dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi langkah polisi belum menahan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri yang telah ditetapkan menjadi tersangka pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaKPK menjawab tudingan PDIP bahwa penggeledahan kediaman advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah ugal-ugalan terkait kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaPintu utama steril setelah polisi dilengkapi senjata api laras Panjang ikut menjaga pintu utama dari dalam gedung Kesekjenan DPR.
Baca SelengkapnyaHingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaPenggeledahan ini dilakukan di tengah ramainya penyidikan kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syarul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK, Nurul Ghufron yang memenuhi panggilan Dewas KPK pada hari ini, Jumat (27/10/2023).
Baca SelengkapnyaKPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca SelengkapnyaMenanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Baca SelengkapnyaFebri membenarkan draf pendapat hukum tersebut memang disusun oleh dirinya dan Rasamala.
Baca SelengkapnyaKepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pihaknya sudah tak memberikan pengawalan terhadap Firli.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan pihaknya sudah memutus akses Firli Bahuri di gedung KPK.
Baca Selengkapnya