Fahri Hamzah desak pergantian presiden PKS lewat forum Majelis Syuro

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan seluruh anggota dan pengurus PKS di Indonesia mendesak reformasi kepemimpinan PKS dan mengganti jajaran petingginya. Fahri menilai kepemimpinan Sohibul Iman tidak memiliki kapasitas yang baik untuk membawa PKS lebih maju.

"Saya mengatakan PKS partai Islam yang bagus, punya masa depan tapi sayang pimpinannya yang sekarang tidak punya kapasitas untuk membawa partai ini lebih maju. Karena itu saya bilang partai ini akan bagus kalau pimpinannya diganti dulu," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Menurutnya, langkah pergantian kepemimpinan bisa dengan mudah dilakukan lewat forum Majelis Syuro. Pimpinan PKS dianggap tidak mengerti hukum karena aksi walk outnya saat paripurna beberapa waktu lalu. Kader-kader PKS itu keluar karena tidak mengakui kepemimpinan Fahri.

Orang lain juga bertanya?

"Karena terus terang saya ke mana-mana ketemu kader di bawah ada kegelisahan yang luar biasa karena PKS seperti tidak hadir di momen-momen penting, penuh kebimbangan, disorientasi dan menunjukkan gejala bahwa PKS tidak mau atau tidak mengerti dan berintegrasi dengan negara seperti kasus WO itu. Itu kan enggak boleh, ini kan bukan ormas," cetusnya.

Fahri menegaskan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenangkan dirinya atas kasus pemecatan yang dilakukan DPP PKS. Proses banding yang diajukan DPP PKS pun tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan demikian, Fahri menyebut kasusnya telah final.

"WO kalau mengambil sikap politik karena enggak setuju terhadap keputusan eksekutif itu maksud akal. Ini WO karena menganggap saya tidak legitimate. Bagaimana, orang sudah putusan pengadilan gimana. Keputusan pengadilannya provinsi sekali, PN sekali. Itu harus dianggap final dulu meski ada banding. Masa yang kayak gitu enggak clear sih yang nanya hukum," tegasnya.

Dia mengaku sudah banyak berkomunikasi dengan berbagai struktur partai baik di DPP hingga fraksi. Mayoritas anggota fraksi PKS diklaim memahami putusan hukum namun tidak bagi pimpinan DPP.

"Saya ini kan enggak dianggap. Enggak pernah diundang lagi. Saya sih komunikasi dengan banyak yang istilahnya paham. Di fraksi PKS kan mayoritas orangnya paham. Tapi ini ada segelintir pimpinan DPP yang tidak paham," pungkasnya.

(mdk/bal)