Fahri Hamzah: Gedung DPR sudah tua, harusnya jadi museum
Merdeka.com - DPR telah membentuk tim implementasi reformasi yang tugasnya menggarap tujuh proyek di parlemen. Salah satu dari tujuh proyek tersebut merupakan pembangunan gedung baru bagi wakil rakyat. Wakil Ketua DPR yang juga ketua tim tersebut, Fahri Hamzah berharap tujuh proyek tersebut dapat rampung pada 2018.
"Berharap 2018 proyek selesai, saya dukung politisi dan pendukungnya ada gedung memadai. Ini gedung tua tidak layaklah karena ramai yang pakai gedung ini. Harusnya ini gedung jadi perpustakaan, museum," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/8).
Fahri beralasan tujuh proyek harus rampung pada 2017 karena gedung legislator yang ada saat ini sudah tak layak untuk dijadikan kantor bagi wakil rakyat. Terlebih, kata dia, DPR saat ini sudah mempunyai banyak tenaga ahli tak memiliki ruangan kerja.
"Pertama kompleks bagi masyarakat, tenaga ahli nambah, makanya perlu gedung, 2018 sudah beres," ujarnya.
Wasekjen PKS ini mengklaim masyarakat tak perlu takut akan ada penyelewengan dana lewat pembangunan 7 proyek tersebut. Sebab, kata Fahri, pihaknya sudah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.
"Pengawasan ada audit BPK, semua berjalan dan lembaga paling ketat, karena DPR kalaU mau bikin gedung ada debat dan lain-lain," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR yakin setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kunjungan Puan dalam rangka menghadiri KTT Ketua Parlemen perempuan dunia.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyatakan akan berupaya untuk menyusun RUU Keimigrasian sedemikian rupa.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya