Fahri Hamzah ingatkan Jokowi soal demo Ahok: Enggak usah gugup!

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk mau menerima perwakilan ormas Islam yang akan melakukan demonstrasi atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia menyarankan Jokowi tidak gugup menanggapi aspirasi rakyatnya.

Menurutnya, Jokowi harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pendemo seperti mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah siang ini.

"Ya harus dong. Sudah lah Pak Jokowi enggak usah gugup, dia itu presiden yang naik dengan plihan yang sah dari rakyat. Dia kuat tapi harus tahu dia berpihak pada konstitusi dan hukum. Santai saja enggak usah gugup," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).

Apalagi, katanya, Ahok juga bersikap santai menyebut kekuasaan yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Sehingga, mantan Bupati Belitung Timur itu tidak masalah jika tak lagi menjadi gubernur.

"Kekuasaan itu kata Pak Basuki punya Tuhan, kalau sudah diambil ya yang ngambil Tuhan, santai aja. Jadi saya kira terima kenyataan ini keadaan ini, sambutlah dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan PP Muhammadiyah ke Istana Merdeka, Selasa (1/11) pagi. Di awal pertemuan, Presiden Joko Widodo sempat memberikan sambutannya.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengaku tak mengetahui secara pasti maksud Presiden Joko Widodo mengundang MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah ke Istana Merdeka. Namun, dia memperkirakan pertemuan tersebut untuk membahas demonstrasi besar-besaran pada 4 November dan Pilkada Serentak tahun 2017.

"Kita perkirakan bahas ada kaitannya dengan situasi akhir-akhir ini, dengan demonstrasi, mungkin juga dengan kemungkinan terjadinya Pilkada Serentak kira-kira mungkin begitu," kata Ma'ruf sesaatnya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11). (mdk/dan)