Fahri Hamzah kembali dipolisikan, kali ini oleh Ketua DPW PKS DKI

Merdeka.com - Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Shakir Purnomo melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Polda Metro Jaya. Fahri dilaporkan pada Selasa (27/3) kemarin, atas dugaan pencemaran nama baik melalui ITE.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membenarkan terkait adanya laporan terhadap Fahri Hamzah. Sampai saat ini, laporan yang dibuat oleh Shakir itu masih diproses atau ditindak lanjuti.

"Iya benar ada laporan," kata Argo saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (28/3).

Dalam laporan atas diduga pencemaran nama baik oleh Fahri dilakukan pada tanggal 3 atau 4 Januari 2018 lalu. Melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Fahri diduga melakukan pencemaran nama baik sehingga pada akhirnya dirinya dilaporkan.

"Kasus ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kelompok yang menamakan diri Cyber Indonesia melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon ke Polda Metro Jaya. Keduanya dinilai turut terlibat penyebaran hoaks atau berita bohong terkait isu pimpinan Muslim Cyber Army (MCA) adalah Ahokers atau pendukung Ahok saat Pilkada 2017.

Kuasa hukum Cyber Indonesia, Muhammad Rizki menjadi pelapor atas perkara tersebut. Laporan itu diterima polisi dengan nomor LP/1336/III/2018/PMJ/ Dit.Reskrimsus.

Rizki menyampaikan, Fahri dan Fadli dilaporkan dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik. Pasalnya, dalam kicauan twitter, mereka meretwit postingan salah satu media online dengan judul 'Tersangka Muslim Cyber Army Diduga Ahokers'.

"Dalam hal ini, salah satu media yang dikutip sudah klarifikasi bahwa apa yang diberitakan akan memunculkan suatu kegaduhan. Maka dari itu pihak media mengklarifikasi dan mencabut (berita itu). Tapi yang amat kita sayangkan, posisi FH dan FZ yang pejabat tetap mempertahankan berita hoaks," tutur Rizki di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/3).

Kuasa hukum lainnya, Muhammad Zakir Rasyidin menambahkan, pelaporan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah yang sedang gencar mensosialisaskan dan memberantas maraknya berita hoaks.

"Nah kami ingin agar ini menjadi pelajaran bahwa akhir-akhir ini hoaks yang bermunculan, bahkan ada kelompok yg ditangkap menyebarluaskan hoaks. Kita tidak mau kemudian pejabat tinggi negara memperlihatkan tindakan-tindakan yang menurut kami tidak perlu diperlihatkan," kata Zakir.