Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah kritik pemerintah soal persiapan dan penempatan TKI

Fahri Hamzah kritik pemerintah soal persiapan dan penempatan TKI Fahri Hamzah. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik kinerja pemerintah dalam mengurus dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas dalam memfasilitasi persiapan, penempatan hingga pasca bekerja. Hampir 65 persen masalah yang dihadapi TKI adalah menyangkut persiapan (pra penempatan).

"Pemerintah ini masih bingung tidak punya konsep tentang bagaimana alur dari pra penempatan tenaga kerja pada saat tenaga kerja ditempatkan dan pasca penempatan. 65 persen dari persoalan itu adalah pra penempatan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Ketidaksiapan pemerintah dalam mengurus alur kerja TKI ini memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari perdagangan manusia, hingga pemalsuan identitas agar bisa bekerja di negara lain.

Orang lain juga bertanya?

"Di situ saya bilang awalnya perdagangan manusia itu, sampai kemudian orang sogok untuk menaikkan umurnya, keluar lah keterangan penduduk yang palsu umur 12 tahun dibilang 17 tahun ini di pra penempatan," terangnya.

Fahri menilai biasanya TKI-TKI yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya karena tidak diberi pelatihan dan pemahaman terkait kehidupan di suatu negara oleh pemerintah.

"Orang tidak ditraining, tidak punya pengetahuan tentang hidup dengan orang lain di masyarakat orang lain yang berbeda dan seterusnya. Ini kan karena negara tidak memfasilitasi pra penempatan dengan baik," tegas Fahri.

"Seperti kritik Fahmi Idris dulu di Menaker seperti membuang garam di tengah laut orang kehilangan identitas karena dari awal identitas dipalsukan dan sengaja dipalsukan sehingga dicari di luar negara enggak ada," sambungnya.

Persoalan lain yang disoroti adalah jaminan kesejahteraan pasca buruh migran pasca bekerja di negara lain. Ketua Tim Pengawas TKI ini menegaskan pemerintah seharusnya memberikan asuransi kepada para buruh migran karena telah membantu menghasilkan devisa bagi negara.

"Orang kan setelah pulang mau jadi apa? Harusnya ada asuransinya, diakan menghasikan devisa. Kan harus sebagian uang yang dia hasilkan dipakai buat pensiun dia, setelah dia selesai dengan pengalamannya dia balik kampung bangun keluarganya," pungkasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cuan Duit Haram Bisnis Dagang Orang
Cuan Duit Haram Bisnis Dagang Orang

Banyak dedengkot disindikat perdagangan orang tidak tersentuh. Jika ada penindakan hanya pekerja lapangan yang kena

Baca Selengkapnya
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Sebut Banyak WNI Tertarik Bekerja di Luar Negeri Secara Ilegal Karena Kepepet
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Sebut Banyak WNI Tertarik Bekerja di Luar Negeri Secara Ilegal Karena Kepepet

Menteri PPMI menemui enam wanita calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berhasil digagalkan keberangkatannya untuk dipekerjakan secara ilegal ke Irak.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Wapres Ma'ruf Tegas Ingatkan TKI Ilegal Tak Akan Dapat Perlindungan Pemerintah
VIDEO: Wapres Ma'ruf Tegas Ingatkan TKI Ilegal Tak Akan Dapat Perlindungan Pemerintah

Wapres Ma'ruf mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, melalui jalur resmi.

Baca Selengkapnya
Ini Pesan Menaker Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia
Ini Pesan Menaker Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia

Menaker Ida Fauziyah menyampaikan dua pesan kepada masyarakat warga Desa yang berkeinginan bekerja ke luar negeri.

Baca Selengkapnya
Hindari TPPO, Menteri P2MI Dukung PPLN Lampirkan Mutasi Buku Rekening Selama Setahun
Hindari TPPO, Menteri P2MI Dukung PPLN Lampirkan Mutasi Buku Rekening Selama Setahun

Penambahan syarat bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) ini diusulkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Baca Selengkapnya
Hindari Tawaran Bodong Bekerja di Luar Negeri, Ini Tips Agar Tidak Menjadi Korban
Hindari Tawaran Bodong Bekerja di Luar Negeri, Ini Tips Agar Tidak Menjadi Korban

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menawarkan pekerjaan dan modus-modus lain semakin marak terjadi.

Baca Selengkapnya
Temui PMI, Menaker Sampaikan Pentingnya Memiliki Kompetensi
Temui PMI, Menaker Sampaikan Pentingnya Memiliki Kompetensi

Menteri Ketengakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah kembali menemui Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sela-sela kunjungan kerjanya di Arab Saudi.

Baca Selengkapnya
69 Warga Karawang Hilang Kontak dan Disiksa saat Kerja di Luar Negeri
69 Warga Karawang Hilang Kontak dan Disiksa saat Kerja di Luar Negeri

Kasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.

Baca Selengkapnya
Kasus PMI Tak Digaji Paling Banyak Terjadi di Malaysia dan Arab Saudi
Kasus PMI Tak Digaji Paling Banyak Terjadi di Malaysia dan Arab Saudi

Kemenlu tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah WNI yang tidak digaji.

Baca Selengkapnya
Biar Terlindungi, Calon Pekerja Migran Harus Ikuti Prosedur yang Benar
Biar Terlindungi, Calon Pekerja Migran Harus Ikuti Prosedur yang Benar

Pemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.

Baca Selengkapnya
Ramai Perdagangan Orang Berkedok Tawaran Kerja di Luar Negeri, Pemkab Kediri Jamin Warganya Aman
Ramai Perdagangan Orang Berkedok Tawaran Kerja di Luar Negeri, Pemkab Kediri Jamin Warganya Aman

Pemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.

Baca Selengkapnya
Gebrakan Menteri PPMI Lindungi Pekerja Migran: Tindak Tegas Penyalur Tenaga Kerja Nakal!
Gebrakan Menteri PPMI Lindungi Pekerja Migran: Tindak Tegas Penyalur Tenaga Kerja Nakal!

Menteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.

Baca Selengkapnya