Fahri Hamzah kritik pemerintah soal persiapan dan penempatan TKI
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik kinerja pemerintah dalam mengurus dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas dalam memfasilitasi persiapan, penempatan hingga pasca bekerja. Hampir 65 persen masalah yang dihadapi TKI adalah menyangkut persiapan (pra penempatan).
"Pemerintah ini masih bingung tidak punya konsep tentang bagaimana alur dari pra penempatan tenaga kerja pada saat tenaga kerja ditempatkan dan pasca penempatan. 65 persen dari persoalan itu adalah pra penempatan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).
Ketidaksiapan pemerintah dalam mengurus alur kerja TKI ini memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari perdagangan manusia, hingga pemalsuan identitas agar bisa bekerja di negara lain.
-
Siapa yang terlibat dalam korupsi proteksi TKI? Dalam upayanya, bersama-sama dengan tersangka I Nyoman Darmanta yang merupakan ASN Kemenaker sekaligus pembuat komitmen pengadaan Proteksi TKI menyenting pelelangan yang dimenangkan oleh PT KIM.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Kenapa calon pekerja migran tertipu oleh agen penyaluran? Merasa tertipu, pada Kamis (23/11) ratusan korban menggeruduk rumah penyedia jasa berinisial HS (34) di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kudus. Akibat ulah lembaga tersebut, para korban mengaku kehilangan uang dengan total mencapai Rp4 miliar.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia? Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kembali lepas Pekerja Migran Indonesia yang akan terbang berangkat ke Korea, Jerman, dan Taiwan, di eL Hotel Royale Gading Kirana, Jakarta Utara, Senin (4/3).
-
Apa masalah utama yang dihadapi pendatang baru di Jakarta? Celakanya, Pemprov DKI menemukan sebanyak 17,89 persen atau sebanyak 220 orang dari ribuan pendatang itu tercatat tak punya pekerjaan. Bahkan, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono menemukan pendatang yang jadi pemulung. "Ada juga yang beberapa waktu lalu ketemu ya kita pemulung segala macam. Kita kembalikan,"
-
Kenapa Pemprov DKI menetapkan syarat ketat untuk pendatang baru? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
"Di situ saya bilang awalnya perdagangan manusia itu, sampai kemudian orang sogok untuk menaikkan umurnya, keluar lah keterangan penduduk yang palsu umur 12 tahun dibilang 17 tahun ini di pra penempatan," terangnya.
Fahri menilai biasanya TKI-TKI yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya karena tidak diberi pelatihan dan pemahaman terkait kehidupan di suatu negara oleh pemerintah.
"Orang tidak ditraining, tidak punya pengetahuan tentang hidup dengan orang lain di masyarakat orang lain yang berbeda dan seterusnya. Ini kan karena negara tidak memfasilitasi pra penempatan dengan baik," tegas Fahri.
"Seperti kritik Fahmi Idris dulu di Menaker seperti membuang garam di tengah laut orang kehilangan identitas karena dari awal identitas dipalsukan dan sengaja dipalsukan sehingga dicari di luar negara enggak ada," sambungnya.
Persoalan lain yang disoroti adalah jaminan kesejahteraan pasca buruh migran pasca bekerja di negara lain. Ketua Tim Pengawas TKI ini menegaskan pemerintah seharusnya memberikan asuransi kepada para buruh migran karena telah membantu menghasilkan devisa bagi negara.
"Orang kan setelah pulang mau jadi apa? Harusnya ada asuransinya, diakan menghasikan devisa. Kan harus sebagian uang yang dia hasilkan dipakai buat pensiun dia, setelah dia selesai dengan pengalamannya dia balik kampung bangun keluarganya," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak dedengkot disindikat perdagangan orang tidak tersentuh. Jika ada penindakan hanya pekerja lapangan yang kena
Baca SelengkapnyaMenteri PPMI menemui enam wanita calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berhasil digagalkan keberangkatannya untuk dipekerjakan secara ilegal ke Irak.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, melalui jalur resmi.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida Fauziyah menyampaikan dua pesan kepada masyarakat warga Desa yang berkeinginan bekerja ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaPenambahan syarat bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) ini diusulkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Baca SelengkapnyaTindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menawarkan pekerjaan dan modus-modus lain semakin marak terjadi.
Baca SelengkapnyaMenteri Ketengakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah kembali menemui Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sela-sela kunjungan kerjanya di Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaKasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.
Baca SelengkapnyaKemenlu tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah WNI yang tidak digaji.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca SelengkapnyaPemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca SelengkapnyaMenteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca Selengkapnya