Fahri Hamzah Kritik Risma: Kerja Pakai Data, Beda Jadi Walikota dan Menteri

Merdeka.com - Kinerja Mensos Tri Rismaharini yang belum genap satu bulan menuai kritik. Risma diingatkan saat ini bukan lagi menjadi walikota, tapi sudah menjadi menteri sosial.

Wakil Ketum Gelora, Fahri Hamzah meminta para staf di sekeliling Risma mengingatkan tentang kerjanya.

Sejak menjadi menteri sosial, Risma memang kerap kali blusukan menemui masyarakat kelas bawah. Risma juga kerap berjumpa dan berbincang dengan tunawisma di Jakarta.

"Staf-nya bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota," tulis Fahri dalam akun Twitternya, @fahrihamzah, Rabu (6/1). Fahri telah mengizinkan merdeka.com untuk mengutip cuitannya tersebut.

Fahri ingin Risma mengurus kemiskinan dan persoalan sosial lebih luas lagi. Sebab, kemiskinan tidak cuma terjadi di Jakarta.

“Tadinya aku enggak mau tulis, tapi ya salah. Kemiskinan itu bukan di Jakarta, tapi di daerah terpencil sana. Itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena melarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data,” ajak Fahri.

Mantan Wakil Ketua DPR itu meminta Risma bekerja seperti layaknya kerja negara. Menggunakan data, analisa, hingga melibatkan Presiden serta DPR. Dengan demikian, akan muncul koreksi dari publik atas kerja kementerian tersebut.

"Gini deh, kalian sampaikan ke bu Menteri, krisis ini akan panjang. Karena ketimpangan, kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit. Tapi, orang desa enggak ribut. Memang yang bahaya orang miskin kota, ada politik ada kelas menengah yang advokasi. Tapi kerja pakai data," terang Fahri lagi.

Fahri berdoa, siapapun pejabat yang berniat memberikan hatinya kepada rakyat dengan tulus, kelak akan menjadi pemimpin. Namun, Fahri ingatkan lagi, kerja negara menggunakan konsep, tidak mendadak.

"Kita doakan siapapun yang memberi hatinya kepada rakyat jadi pemimpin di negeri ini. Tapi tolong juga pakai ilmu. Kerja pakai konsep dan jangan tiba masa tiba akal, sibuk dianggap sukses dan citra dianggap kinerja. Situasi sulit, uang makin sedikit tolong jangan sia-siakan waktu," tutup Fahri.

Blusukan Risma

Pada hari kerja pertama di tahun 2021, 4 Januari kemarin, tercatat ada tiga tunawisma ditemui Risma.

Mereka ditemukan menggelandang di trotoar Jakarta Pusat, kawasan Sudirman hingga Thamrin. Persis di sisi kanan Plaza UOB. Dengan berjalan kaki, Risma menyapa dan berdialog menanyakan asal kampung halaman.

"Tinggal di mana? Mau ikut saya?," tanya Risma sambil menawarkan bantuan kesejahteraan sosial dan pembinaan.

"Tidak punya rumah," jawab tunawisma pertama yang bernama Fitri.

Fitri tak menyambut terbuka ajakan Risma. Kendati respons berbeda diterima Risma saat bertemu Faisal dan Kustubi. Mereka disambangi Risma di dua titik berbeda tetapi masih di kawasan Jakarta Pusat.

Mereka mengiyakan tawaran Risma. Keduanya bersedia dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis “Pangudi Luhur”, Bekasi, Jawa Barat.Mereka akan diperiksa kesehatan sesuai protokol pandemi Covid-19. Selanjutnya, mereka akan mendapat penanganan sementara sebelum kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Kegiatan blusukan ini dilakukan Risma sebelum sampai di ruang kerjanya di Kantor Kemensos, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Risma mengaku akan rutin menjalin interaksi dengan mereka yang membutuhkan kesejahteraan sosial.

"Saya ingin dalam penanganan terhadap PPKS, tidak hanya dengan memberikan bantuan atas dasar belas kasihan ( charity base ) namun juga memperhatikan kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang," ungkap Risma.

Dikritik DPRD DKI

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengkritik aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini menyisir tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Iman mengingatkan agar Risma fokus terhadap distribusi Bantuan Sosial (Bansos).

"Yang saya sangat sayangkan adalah, harusnya Bu Risma itu fokus dulu ke masalah bantuan-bantuan sosial yang kemarin jebol, difikirkan sistemnya, bagaimana BLT supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Iman, Selasa (5/1).

Politikus Gerindra itu berseloroh, Risma lupa dengan jabatannya saat ini sebagai Menteri Sosial bukan lagi menjadi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebab, menurutnya, permasalahan tunawisma merupakan tanggung jawab setiap kepala daerah, sementara tugas menteri memiliki cakupan lebih luas.

Ketua komisi yang membidangi Kesra itu menambahkan, agar Risma memberikan kesempatan pemerintah kota menangani segala permasalahan di wilayah administrasi masing-masing.

"Scope menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia. Biarlah itu ada Wali Kota setempat yang menangani, ada Gubernur yang menangani," tandasnya.

Meski demikian, Iman menegaskan peristiwa tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin tetap menjadi catatan Komisi E DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap Pemprov DKI.

"Iya, itu jadi catatan kita. Saya bilang juga Pemprov tidak pernah men-deny atau tidak bahwa kemiskinan di Jakarta sudah tidak ada. Di mana-mana kemiskinan ada kok, tapi skala prioritas ada bagian-bagiannya."

"Disayangkan saja, waktunya Bu Risma bisa berpikir skalanya lebih besar, ke seluruh Indonesia. Daripada hanya urusi blusukan, nanti turun jangan-jangan lalu lintas diatur juga sama Bu Risma nih, macet. Jadinya kan enggak fokus," tandasnya.