Fahri Hamzah minta Jokowi tak buat sensasi soal OPP
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak membuat sensasi dengan mendatangi lokasi operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menilai bahwa hadir dalam OTT tersebut bukan merupakan salah satu pekerjaannya sebagai presiden.
"Kalau sekadar sensasi mendatangi tempat ada uang yang dipungut ini tuh titik sampah di tengah masyarakat kita banyak. Tapi apa itu jadi urusan Presiden? Nggak gitu caranya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10).
Pada kunjungannya di Kemenhub itu, Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras kepada seluruh instansi agar tak melakukan pungutan liar (pungli) terutama terkait pelayanan rakyat. Fahri pun menanggapi, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak hanya sekadar menjadikan momentum penyampaian pesan untuk berhenti melakukan pungli pada kunjungan tersebut.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
"Anda pemimpin politik, Anda punya hak memaksa, Anda punya hak membuat undang-undang, mobilisasi anggaran, aparatur negara sipil militer. Tak cukup mengatakan stop tapi ada satu komprehensif strategi untuk mengatasi itu dari akar sampai gejalanya," tuturnya.
Sebelum OTT terjadi, Presiden Joko Widodo baru saja menyelesaikan rapat soal reformasi bidang hukum. Dalam rapat tersebut, dia mengesahkan pembentukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).
Fahri pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak hanya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pungli. Menurutnya, masyarakat sesungguhnya ingin mengetahui akar permasalahan dari pungli yang terjadi, bukan permukaannya saja.
"Di RT ada, di desa ada. Apa presiden mau keliling 73 ribu desa untuk mempermasalahkan uang seribu dua ribu? Kita itu ingin narasinya. Apa maknanya," imbuhnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Hanura mendukung pencapresan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Hanura berkoalisi dengan PDIP, PPP dan Perindo.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai Hanura saat ini mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi diketahui saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan tidak akan berencana dan biar mengalir biasa saja.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya