Follow
Fahri Hamzah minta pemerintah pertimbangkan lagi RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. RUU itu menjadi prioritas untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk menghitung kembali terkait untung ruginya penerapan RUU Tax Amnesty tersebut. Sebab, menurut dia, pemerintahlah yang berinisiatif memunculkan RUU tersebut.
"Ini kan permintaan pemerintah, tidak mungkin pajak itu inisiatif DPR," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (15/2/2016).
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
"Ini kan namanya pengampunan pajak. Kita harus tahu databasenya seperti apa dan orang-orang yang ditargetkan pengampunan pajak siapa, letaknya di mana, berapa uang yang masuk, itu kan harus akurat. Tidak ada buat UU Pengampunan Pajak jika tidak ada pertimbangannya," sambungnya.
Politisi PKS ini mengingatkan, RUU Pengampunan Pajak yang sejatinya untuk mendapatkan uang masuk untuk negara justru tidak menghasilkan apa-apa bagi negara.
"Jangan sampai buat UU Pengampunan Pajak kita rugi. Berharap uang masuk tetapi tidak masuk karena diampuni, jadi ini kita serahkan ke eksekutif harus akurat perhitungannya. Kalau tidak DPR sulit memenuhi kalau kita ragu tidak ada mampatnya," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan hasil kajiannya, dia memandang pemerintah semustinya bisa menahan dulu wacana kenaikan cukai rokok di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca Selengkapnya
PB HMI menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca Selengkapnya
Luhut menjelaskan penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya
Ini terkait tentang permintaan Apple untuk mendapatkan tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat berinvestasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pengacara Hotman Paris Hutapea senggol Jokowi usai muncul kebijakan kenaikan pajak hiburan.
Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal kenaikan pajak hiburan ini.
Baca Selengkapnya
Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.
Baca Selengkapnya