Fahri Hamzah sebut anggota DPR pakai ijazah palsu agak sakit
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku heran dengan maraknya pemberitaan tentang pejabat yang menggunakan ijazah palsu. Baginya, tindakan seperti itu harus segera dihilangkan dari dunia akademik.
"Orang agak terhormat kok mau (pakai ijazah palsu), ini agak sakit juga. Jangan-jangan di masyarakat kita ini wabah penyakit gila hormat, dan memang kepalsuan seperti ini harus diberantas," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5).
Jika ada pejabat atau Anggota DPR yang terlibat, Fahri meminta agar gelar palsunya tersebut dilucuti. Khusus di DPR, syarat untuk duduk di kursi parlemen tidak harus bertitel sarjana.
-
Bagaimana DPR minta polisi tangani nopol palsu? Terakhir, Sahroni juga meminta Polri terus lakukan razia pelat rahasia palsu secara berkala. Agar, memberikan efek jera kepada para pemalsu.'Jadi polisi harus terus lakukan razia di jalanan, beresin yang masih nekat-nekat itu, publikasikan kalau perlu. Agar memberi efek jera dan peringatan kepada para pelaku. Ini pelanggaran yang fatal loh soalnya,' tutup Sahroni.
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang minta perguruan tinggi verifikasi data KIP Kuliah? Oleh karena itu, Suharti meminta perguruan tinggi untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi data mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sedang berjalan atau belum menerima KIP Kuliah pada semester genap 2023/2024, serta berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek untuk memproses pencairan.
"Jadi saya kira kalau masuk ke wilayah etik, jika ada anggota dewan yang seperti itu, tolong dilucuti, bakar saja ijazahnya," tegas Fahri.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk membentuk panel dan memeriksa apakah ada anggota dewan yang memiliki ijazah palsu. Bahkan, ia meminta MKD untuk memeriksa seluruh anggota dewan.
"Saya mengusulkan periksa juga semuanya. Jangan sampai ada masalah. Di-screening saja, minta Menteri Dikti, salah satu direktorat Dikti lalu dilakukan pemeriksaan secara serius. Sebab ini bisa jadi masalah," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Irma mengatakan semua partai politik saat pemilu tidak ada yang tak melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaTiga komisioner KPU Palopo jadi tersangka kasus ijazah palsu.
Baca SelengkapnyaRefly Harun juga menegaskan, dirinya tidak ingin pesta demokrasi dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca SelengkapnyaViral Pengacara Top Diduga Terlibat Pemalsuan Pelat Dinas DPR, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar raker dengan pemerintah terkait permohonan pertimbangan naturalisasi 3 calon pemain timnas.
Baca SelengkapnyaMasalah kesejahteraan ini terdampak kepada hakim-hakim klas II di tingkat kabupaten/kota.
Baca SelengkapnyaDewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.
Baca SelengkapnyaKPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan tersebut Gibran menunjukkan ijazah S1 miliknya.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta para hakim bersabar hingga ia dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaMahasiswa dari 300 kampus menyampaikan sikapnya atas 10 tahun pemerintahan Jokowi yang dianggap bobrok dan melakukan pelanggaran konstitusi.
Baca Selengkapnya