Fahri Hamzah sebut di Kementerian Desa banyak isu & tak beres
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) tidak transparan dalam melakukan rekrutmen petugas pendamping dana desa.
"Di Kementerian Desa ini banyak isu. Banyak rumor, kalau sampai ada yang demo itu berarti ada yang tak beres kan di dalam pengaturan dan pengelolaan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
Anggaran dana Desa tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tahun lalu anggaran dana desa hanya sebesar Rp 20,7 triliun sedangkan tahun ini menjadi Rp 46,98 triliun. Karena itu, kata Fahri, perlu pengawasan yang tidak main-main penyaluran dana desa itu di dalam kementerian yang dipimpin Marwan jafar tersebut.
-
Bagaimana cara menghindari penipuan dana? Untuk menghindari penipuan dengan modus ini, DANA mengajak pengguna untuk tidak sembarangan mengetuk tautan yang mencurigakan dan sesering mungkin untuk memeriksa pengaturan keamanan di ponsel masing-masing.
-
Kenapa Dana Desa penting? Negara terus memberikan keberpihakan kepada desa untuk dapat menggali potensi yang dimilikinya supaya bisa mengangkat kesejahteraan bagi warganya.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Mengapa zakat padi sawah penting? Kewajiban ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebagai wujud solidaritas sosial dan ekonomi dalam masyarakat, membantu mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Kenapa Makruh harus dihindari? Makruh adalah sebuah konsep dalam agama Islam yang merujuk kepada perbuatan yang tidak dilarang secara tegas, tetapi tetap dihindari karena dianggap tidak baik atau tidak disukai oleh Allah SWT.
"Nah, ini kan uang. Pasti muncul kantong-kantong konsultan, pengawas. Makanya muncul isu politis yang katanya rekruitmennya dari parpol dan sebagainya. Tolonglah ini dijelaskan oleh Menteri Desa pastikan ini tak ada politik, tak main-main," tuturnya.
Fahri menyindir Marwan Jafar agar tidak melempar bom waktu. Dia berharap Marwan tak terseret kasus ini.
"Jangan menebar jemari kering, jangan melempar bom waktu, antisipasi dan selesaikan secara baik. Kita tak boleh tiba-tiba kayak kemarin itu (demo taksi), masalah pelayan publik terganggu. Jadi, tolong Pak Marwan kawan saya, jangan sampai kena ya kasus ini, jadi harus antisipatif persoalan ini," pungkasnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca SelengkapnyaPKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya"Enggak ada baliho tidak apa-apa yang penting inilah pemimpin yang bersih daripada ada baliho duitnya dari mana, dari korupsi?," kata Hasto
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaWakil ketua MPR RI ini mengingatkan pesan Prabowo bahwa setelah pemilu akhirnya seluruh komponen bangsa akan bersatu kembali.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca Selengkapnya