Fahri Hamzah sebut Guru Besar dukung KPK bikin kampus alami kematian

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding Guru Besar sejumlah universitas telah dimobilisasi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukungan itu sekaligus menunjukkan bahwa dunia kampus tengah mengalami kematian akibat ulah para Guru Besarnya.

Fahri menyebut, lewat sikap Guru Besar memberikan dukungan terhadap KPK tersebut membuat dunia kampus menjadi terbengkalai. "Maka saya kritik ini sebagai kritik umum bahwa kampus sedang mengalami kematian," Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/7).

Menurut dia, seharusnya Guru Besar hanya fokus dalam dunia pendidikan. Bukan justru ikut dalam memberikan dukungan ke lembaga antirasuah. "Saya kira Guru Besar ini harus mengajarkan kepada kita tradisi berpikir keilmuan. Bukan galang menggalang dalam dukungan politik yang merugikan," ungkapnya.

Atas dukungan Guru Besar kepada KPK, lanjut Fahri, itu menunjukkan bahwa mereka tak paham dengan tujuan Pansus. Padahal ini justru untuk kebaikan KPK di masa mendatang. Dia menyebutkan Guru Besar telah dimobilisasi kelompok tertentu untuk asal memberikan dukungan terhadap KPK.

"Akhirnya muncul gejala seperti yang muncul dalam kasus KPK ini. Guru besar dimobilisir, enggak ngerti persoalan, tidak mendalami hukum, main dukung KPK, enggak mau ada revisi dan sebagainya. Padahal mereka kurang mengerti apa substansinya," ujarnya.

Di samping itu, Fahri menegaskan, KPK tak layak untuk didukung. Sebab, dia mengklaim memiliki data bahwa KPK telah menggelontorkan dana ke LSM agar terus ditopang dukungan apabila sedang diserang.

"KPK itu dapat dana donor dari luar negeri, APBN sekarang, nah APBN itu dikasih ke LSM. LSM disuruh memuji dia, suruh menggalang dukungan. KPK Jadilah lembaga yang akuntabel," terangnya.

Sebelumnya, sebanyak 153 Guru Besar antikorupsi atau akademisi bergelar Profesor dari seluruh Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof DR Muhadjir Darwin, menyebut langkah DPR untuk menggunakan hak angket terhadap KPK dilakukan setelah beberapa anggota terindikasi terlibat korupsi di kasus e-KTP. Sehingga itu telah membuat sentimen anti korupsi di masyarakat menguat.