Fahri Ingatkan Aparat Tak Represif Hadapi demo Mahasiswa
Merdeka.com - Mahasiswa di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa serentak pada Senin (23/9) dan Selasa (24/9) kemarin. Mereka menolak rancangan undang-undang dan revisi undang-undang yang dianggap kontroversi.
Di Jakarta, unjuk rasa berujung kericuhan. Sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan.
Wakil Ketua DPR yang juga mantan aktivis 98, Fahri Hamzah, menilai aksi mahasiswa di sejumlah daerah selama dua hari kemarin sebagai bentuk gerakan moral. Dia berharap baik masyarakat maupun kepolisian punya pandangan yang sama soal itu.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Kita perlu punya cara memandang yang benar tentang mahasiswa sebagai gerakan moral dan gerakan sosial atau pada awalnya gerakan moral dan bisa menjadi gerakan sosial," kata Fahri kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (25/9).
Fahri menilai, aksi demo tidak seharusnya ditanggapi secara represif apalagi adanya kontak fisik yang menimbulkan korban.
"Kadang-kadang orasi-orasi mahasiswa itu hanya teriak2 tidak perlu teriakan2 itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Biarkan saja," katanya.
Ia mengaku berulang kali mengusulkan agar dibangun alun-alun demokrasi di DPR. Tujuannya agar aksi demonstran bisa terakomodasi dengan maksimal.
Usulan ini diharapkan bisa efektif ketimbang menerima utusan aksi demonstrasi ke ruang-ruang yang ada di DPR.
"Berulang-ulang mengatakan bahwa saya mengusulkan dibuatnya alun-alun demokrasi supaya ada mekanisme bagi demonstran dan wakilnya untuk bertemu dengan perwakilan, karena ruang yang tersedia di ruang ruang rapat kantor pemerintah atau kantor DPR itu tidak bisa menampung seluruh dari aktivis," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca SelengkapnyaBeberapa pagar yang berhasil dirobohkan massa kemarin telah diperbaiki sementara dengan menggunakan pagar besi seadanya.
Baca SelengkapnyaTerlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaRatusan mahasiswa tiba-tiba menggeruduk gedung DPR, Jumat (17/5) sore.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR RI berencana membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) baru yakni Badan Aspirasi Rakyat.
Baca SelengkapnyaDewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir
Baca SelengkapnyaDalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca SelengkapnyaPengalihan arus mungkin diberlakukan apabila massa semakin membludak.
Baca Selengkapnya