Fahri nilai pencalonan Badrodin tak selesaikan konflik KPK & Polri
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Wakapolri Badrodin Haiti menjadi Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan. Fahri mengatakan, dalam surat tersebut ada beberapa persoalan yang belum dijelaskan oleh Presiden.
"Sudah kami terima, dan ada beberapa persoalan dari surat itu sendiri. Tidak dijelaskan terkait pembebasan BG di PN Selatan. Seharusnya Jokowi menjelaskan itu saat mencalonkan Badrodin, jangan tiba-tiba menunjuk nama Badrodin," kata Fahri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (23/2).
Fahri melanjutkan, penggantian pimpinan KPK dan calon Kapolri menurutnya tidak bisa begitu saja menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua lembaga hukum tersebut. Politisi PKS itu menambahkan, Jokowi harus mengambil keputusan yang tegas agar masalah ini tidak terjadi lagi.
-
Bagaimana Budi Arie menilai Jokowi? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dinilai Budi Arie tentang Jokowi? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa tanggapan Budi Arie soal Jokowi? 'Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi presiden. Ya enggak apa-apa dinamika aja,' kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
-
Kenapa Budi Arie menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
"Saya belum tahu apakan itu jawaban dari konflik ini. Kalau gak diambil solusinya itu akan terjadi lagi. Banyak yang harus dilakukan Presiden. Saya ingin Presiden dapat masukan lebih banyak. Saya minta Presiden baca rekomendasi BPK, hasil temuan Komisi III, PPATK, itu bagian dari mekanisme pengambilan keputusan," jelasnya.
Menurut Fahri, meskipun telah membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, sosok Badrodin juga tak akan mampu mendamaikan antara KPK dan Polri.
"Yang saya cemaskan itu masalahnya berulang-ulang dan tidak pernah ada penyelesaian yang betul-betul sekali untuk seterusnya," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nawawi Pomolango disebutnya jauh dari sosok kontroversi.
Baca SelengkapnyaRudy dan Seno pulang pergi Solo-Jakarta selama bertahun-tahun untuk memberikan dukungan kepada Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaMenurut Fahri, bila ditarik ke belakang bahwa apa yang terjadi pada saat Pemilu 2014 dan 2019 merupakan sebuah kepingan ekstrem dalam konfigurasi pemilih.
Baca SelengkapnyaPKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.
Baca SelengkapnyaHal ini karena justru sebagai pimpinan lembaga antirasuah malah bekerjasama dengan tersangka.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.
Baca SelengkapnyaNamun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaPeserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca SelengkapnyaFahri pun menyamakan Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango kini menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya