Fahri: Pejabat publik tak bisa serta merta mundur tanpa alasan

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah selesai diperiksa Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Fahri mengaku, pemeriksaan kali ini dilakukan lantaran adanya laporan dari pejabat partai yang meminta dirinya mundur dari jabatannya sebagai wakil pimpinan legislatif.

"BPDO adalah lembaga yang dibentuk untuk menerima laporan, bukan evaluasi. Ini mengoreksi pernyataan daripada beberapa pejabat partai bahwa ini adalah evaluasi, tapi ini laporan. Dan laporan ini terkait permintaan mundur dari saya," kata Fahri usai diperiksa di DPP PKS, Jakarta, Senin (11/1).

Kepada BPDO, Fahri menjelaskan posisinya sebagai pejabat publik yang tidak bisa mundur begitu saja karena adanya permintaan atau dorongan dari pejabat partai.

"Pejabat publik itu enggak bisa serta merta mengundurkan diri tanpa suatu alasan. Dan saya menceritakan konstelasi politik dari luar, itu menjadi masalah, karena permintaan pribadi, jadi saya anggap itu tidak ada apa-apa," ujarnya.

Meski adanya desakan dari sejumlah pihak di internal partai, Fahri menyatakan kalau dirinya tidak akan mundur begitu saja. Dia beralasan, jabatan Wakil Ketua DPR dipilih oleh paripurna bukan melalui partai.

"Saya kan enggak bisa mundur dari partai begitu saja, ini kan bukan jabatan yang diberikan oleh partai sepenuhnya. Ini jabatan yang dipilih oleh paripurna," ungkapnya.

"Maka karena itu saya dianggap DPP tak mengindahkan keinginan partai. Menurut saya, DPP tak boleh diberikan pengertian itu, itu yang saya klarifikasi oleh BPDO," pungkasnya.