Fahri Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu Ubah Isi Pasal UU ITE

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengubah isi pasal UU ITE. Hal itu dibandingkan Presiden harus memberikan amnesti saat kasus seperti Baiq Nuril berulang.

Menurut Fahri, pasal di UU ITE tidak perlu revisi di DPR. Presiden, kata dia, hanya perlu buat Perppu kemudian disahkan di DPR supaya cepat.

"Saya usul presiden Perppu saja biar enggak ramai. Kalau dibawa ke sini (DPR) nanti ramai lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Fahri menilai kalau tidak dibereskan kasus serupa Baiq Nuril bisa terulang. Kata dia, kalau UU ITE dikembalikan sebagaimana fungsi untuk peraturan transaksi elektronik, Presiden tidak perlu sampai keluarkan amnesti.

Fahri menambahkan, malah bisa memunculkan tuduhan pilih kasih oleh presiden. Dia membandingkan dengan Ratna Sarumpaet yang kasusnya terus diproses. Padahal menurut Fahri umur Ratna sudah tua.

"Waktu bu Nuril dimaafkan kenapa waktu Ratna Sarumpaet ga dimaafkan," ucapnya.

Diberitakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan, pemberian amnesti dinilai sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan kasus Baiq Nuril. Hal itu disampaikan usai bertemu Baiq Nuril dan Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka di Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/7).

"Bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti," kata Yasonna.

Yasonna menerangkan, pemberian grasi, amnesti atau abolisi merupakan kewenangan presiden dengan mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam kasus Baiq Nuril, amnesti merupakan langkah yang tepat.

Makanya untuk memperkuat itu, Kemenkum HAM sedang menyusun argumentasi yuridis dengan melibatkan ahli hukum pindana, ahli ITE, Ditjen AHU, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.