Fahri sebut anggaran untuk apartemen DPR dari swasta, bukan negara

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan anggaran penataan kawasan yang di dalamnya berisi rencana pembangunan apartemen bagi anggota DPR berasal dari pihak swasta bukan anggaran negara. DPR disebut telah mengajukan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Salah satu proyek yang dimasukkan dalam usulan anggaran DPR tahun 2018 itu di antaranya pembangunan apartemen bagi anggota DPR dan penataan komplek Parlemen.

"Anggaran swasta. Enggak ada urusannya sama kita," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Kendati demikian, Fahri membantah ada rencana pembangunan apartemen bagi anggota dewan dalam anggaran tahun 2018. Dia hanya menyebut DPR memiliki tanah di bekas Taman Ria Senayan yang belum digunakan. Anggota DPR periode lalu menolak rencana pembangunan Mal di tanah bekas Taman Ria Senayan.

"Tanah itu tadinya mau dibangun mal oleh pengembangnya. Ditentang oleh anggota DPR periode lalu. Akhirnya ditutup enggak jadi," terangnya.

Kemudian, kata Fahri, mereka mengusulkan agar tanah miliki Sekretaris Negara itu digunakan untuk membangun apartemen anggota DPR menggantikan rumah jabatan anggota di Kalibata, Jakarta Selatan. Wacana itu diklaim telah mendapat persetujuan Sekretaris Negara.

"Kami mengatakan setelah diskusi dengan Setneg, diskusi dengan kementerian terkait daripada dibikin mal mendingan dibikin apartemen. Ini bukan uang negara. Itu haknya ada di setneg. Pakai uang swasta," sambung Fahri.

Menurut Fahri, dibangunnya apartemen itu dimaksudkan agar anggota DPR tidak lagi harus tinggal jauh dari Gedung Parlemen. Hal ini dinilai dapat menghemat biaya operasional anggota DPR karena perjalanan ke Gedung DPR bisa ditempuh hanya dengan jalan kaki.

"Kalau dia membuatnya apartemen nanti anggota DPR tidak perlu tinggal jauh dari DPR seperti sekarang," klaimnya.

Sebelumnya, Fahri menuturkan, sebagian anggaran DPR tahun 2018 dari total Rp 5,7 triliun yang diusulkan akan dialokasikan untuk penataan kawasan DPR. Salah satu ide penataan kawasan DPR itu berupa pembangunan apartemen untuk disewakan ke anggota-anggota dewan.

Proyek penataan kawasan DPR itu akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. Meski begitu, Fahri mengaku tidak mengetahui detil maket proyek penataan kawasan DPR itu.

Lokasi yang rencananya akan dipakai untuk pembangunan apartemen itu adalah Taman Ria Senayan menggantikan rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Tanah di Taman Ria Senayan itu diketahui miliki Sekretariat Negara.

"Intinya mereka menyewa di dekat DPR ini, karena itu disiapkan apartemen untuk disewakan," kata Fahri.