Fahri soal BIN: Negara lain jual narkoba untuk operasi intelijen

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendukung permintaan Kepala Badan Intelijen (BIN) Sutiyoso untuk menaikkan anggaran BIN menjadi sebesar Rp 3,7 triliun. Dia memandang perlu adanya penambahan personel untuk mengawasi wilayah-wilayah di Indonesia.

"Saya menyetujui ada penambahan anggaran BIN karena mendengar mereka kekurangan personel yang paling sedikit 1 orang harus mengawasi 3 kabupaten. Akhirnya baru bereaksi kalau ada persoalan begini," kata Fahri di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (11/10).

Menurut Fahri, anggaran sebesar Rp 3,7 triliun diperlukan untuk meningkatkan sistem teknologi intelijen dan jaringan di tanah air agar tak tertinggal jauh dengan negara lain.

"Kita harus lebih banyak menggunakan teknologi dan pakai sosial media. Kecanggihan teknologi sangat perlu," terangnya.

Meskipun begitu, ada kendala penambahan anggaran dana yang diajukan oleh Sutiyoso. Mengingat, jumlah anggaran bagi BIN yang tercantum dalam R-APBN 2016 adalah sebesar Rp 1,592 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari anggaran yang semula diminta sebesar Rp 2,7 triliun.

"Nggak ada cara lain hanya dapat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan di negara-negara ada dana operasional yang bersumber dari cara gelap. Negara lain sampai jual narkoba untuk operasi intelijen," jelasnya.

Selain itu, dilarang berasal dari dana gelap, anggaran intelijen juga tidak diperbolehkan diperoleh dari perusahaan-perusahaan lantaran sebagai lembaga pengawasan khusus yang mengutamakan kerahasiaan.

"BIN seharusnya difasilitasi oleh dana negara. Agar mengurangi resiko di tubuh bangsa kita. Tetapi Nggak boleh dapat dana dari perusahaan. Karena pos-pos untuk operasi intelijen tidak boleh diketahui orang,"pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sutiyoso meminta peningkatan anggaran BIN menjadi sebesar Rp 3,7 triliun. Ia pun meminta DPR memperjuangkan anggaran tersebut agar menteri keuangan Bambang Brodjonegoro menggolkan kenaikan itu.