Fakta-fakta soal e-KTP palsu dari Kamboja

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kabar soal pengiriman e-KTP palsu dari Kamboja itu beredar cepat di media sosial. Dalam sekejap sudah disebar ke mana-mana. Bahkan ada yang menyebut jumlahnya sampai 450.000 lembar. Ada juga yang bilang sampai tiga kontainer. Sengaja dibuat untuk mengacaukan Pilkada DKI Jakarta.

Anggota Komisi II DPR pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/2). Informasi di media sosial yang menyebut adanya ribuan E-KTP dari Laos dan Kamboja ternyata tidak benar.

Tapi Komisi II DPR menemukan 36 buah E-KTP, 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah tabungan Bank Central Asia berisi Rp 500.000 dan satu Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berasal dari Kamboja. Jumlahnya hanya 36, bukan ribuan apalagi ratusan ribu dalam tiga kontainer.

Orang lain juga bertanya?

"Informasi dan dugaan yang berkembang di luar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai 3 kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah Dirjen," kata Anggota Komisi II yang ikut sidak, Agung Widyantoro saat dihubungi, Kamis (9/2).

Selain Agung, anggota Komisi II DPR lainnya yang ikut dalam inspeksi mendadak ini adalah Sutriono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Baidowi dan Abdul Halim yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menduga kiriman paket 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM dari Kamboja untuk kejahatan cyber. Tak menutup kemungkinan juga bakal dipakai untuk kejahatan perbankan atau pencucian uang.

Namun hingga saat ini tak ada dugaan e-KTP bakal digunakan untuk kecurangan Pilkada.

Saat ini, Bea Cukai sedang melakukan pendalaman bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil. Paket tersebut diketahui dikirim untuk seorang bernama Leo.

"Kami tengah berkoordinasi intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang-barang tersebut," ucapnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya hingga kini belum menerima limpahan kasus tersebut. "Kita belum ada limpahan dari Bea Cukai, saya masih belum tahu berapa banyak (KTP yang disita)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya.

"Nanti kita akan koordinasi dulu dengan pihak Bea Cukai Bandara," sambungnya.

(mdk/ian)