Faktor Data Sebabkan 2 Daerah di Jawa Barat Berstatus PPKM Level 4

Merdeka.com - Dua daerah di Jawa Barat (Jabar) masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kategori level 4, hasil acuan Inmendagri No 42 Tahun 2021 yang berlaku dari 14-20 September 2021. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan hal ini bukan karena kedaruratan kasus, namun faktor sinkronisasi data yang tidak terintegrasi secara maksimal.

Secara umum, Ridwan Kamil mengatakan pengendalian pandemi Covid-19 di Jabar berjalan baik. Indikatornya adalah keterisian rumah sakit untuk pasien Covid-19 sudah di angka 9,3 persen.

Mayoritas daerah di Jabar masuk level 3 dan 2. Daerah yang masuk kategori level 3 adalah Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Sedangkan untuk daerah yang menerapkan PPKM Level 2 Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut

"Terkait dua wilayah Cirebon dan Purwakarta (level 4) tadi diverifikasi jadi kesimpulannya bukan ada kenaikan kasus, faktor epidemologi tapi kepada update data lama yang baru berhasil dengan pemerintah pusat, jadi secara realita bukan di PPKM level 4. Ini sedang dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan difasilitasi oleh Pemprov Jabar," kata Ridwan Kamil, Selasa (14/9).

"Kemudian contoh Purwakarta juga kematiannya 0 dalam 4 hari, sementara dalam catatan PPKM level 4 ini naik empat kali lipat," ia melanjutkan.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa destinasi pariwisata sudah mulai dibuka dengan aturan yang ketat. Ia berharap hal ini bisa membuat pengelola di industri ini memanfaatkan momentum dengan baik.

Meski demikian, ia memastikan semua akan diawasi dengan ketat, sekaligus meminta pengelola wisata tidak bermain dengan aturan. Ketika ada pelanggaran, maka harus menerima konsekuensinya.

"Tadi dengan Pak Kapolda sudah sepakat, boleh buka tapi tidak boleh 100 persen ya. Dampak kepada hotel mohon izin seiring waktu, tentunya kita akan melihat signifikasi kenaikan okupansi hotel, di beberapa tempat mohon bersabar dalam hitungan satu atau dua bulan kondisi bisa lebih baik," terang dia.

Sementara itu terkait vaksinasi Covid-19, Ridwan Kamil mencatat sebanyak 102 ribu tenaga kesehatan sudah menerima dosis ketiga atau booster. Sedangkan realisasi distribusi insentif dari Pemprov Jabar kepada mereka pun sudah mencapai 80 persen.

"Jumlah nakes yang diberikan booster itu sekitar 102 ribu dari total 180 ribu, hampir 60 persen," ujarnya.

Dari sisi insentif, serapan anggaran yang disiapkan sebanyak Rp40 miliar sudah terealisasi 80 persen atau Rp32 miliar per 10 September. Ia berharap semua penanganan Covid-19 beserta insentif untuk tenaga kesehatan bisa berjalan dengan baik.

"Kalau ditotal hampi 80 persen (insentif untuk tenaga kesehatan yang terealisasi)," beber Ridwan Kamil.