FATF penting bagi Indonesia, kementerian dan lembaga bersiap hadapi MER
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memimpin rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wiranto adalah ketua tim komite yang menggelar rapat bersama 16 kementerian dan lembaga di kantor PPATK, Selasa (29/8).
Rapat tersebut membahas evaluasi lembaga internasional terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, Indonesia tengah bersiap menghadapi Mutual Evaluation Review (MER).
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Kenapa cek PIP Kemenag penting? Cara cek PIP Kemenag ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat agar mereka dapat memastikan bantuan tersebut diterima sesuai dengan hak yang telah ditetapkan.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana MUI menilai pentingnya aturan dalam mengelola kekayaan negara? “Negara adalah aturan-aturan. Semua ada aturan-aturannya, seperti konstitusi, undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lainnya. Kalau tidak ada aturan, maka kocar-kacir,“ ujar KH Marsudi Syuhud dalam diskusi tersebut, Sabtu (5/8/2023).
Mutual Evaluation Review (MER) adalah serangkaian kegiatan suatu badan International (FATF) yang dilaksanakan melalui salah satu organisasi regionalnya (APG) Sekretariat untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaa Terorisme (AML/CFT).
Kiagus mengatakan, jika MER berjalan lancar, akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Jadi pihak Kementerian dan Lembaga harus benar-benar mempersiapkan menjelang MER nanti, agar Indonesia bisa masuk ke dalam keanggotaan FATF.
"Iya itu tadi sudah sangat jelas ya bahwa setiap Kementerian Lembaga itu sudah punya catatan apa yang harus dipersiapkan untuk melengkapi kedatangan Tim ini dalam rangka interview," terang Kiagus dalam konferensi pers usai lakukan rapat di Gedung PPATK, Jl Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Sayang, Wiranto menolak berkomentar soal apa saja yang dibahas di dalam. Dia hanya mengatakan, setiap kementerian dan lembaga tengah bersiap menghadapi MER ini.
"Banyak ya, banyak yang kita catat, tadi poin demi poin sangat banyak, lengkap, karena juga sangat banyak, setiap permasalahan sudah disampaikan tadi. Setiap Kementerian ada permasalahan setiap lembaga, ada permasalahan itu tercatat secara baik," kata Wiranto.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan, penting bagi Indonesia untuk masuk ke dalam keanggotaan FATF. Dia yakin, hal ini akan berdampak pada perekonomian di Indonesia.
"Dalam FATF itu sangat penting bagi perekonomian kita, pertama tentu dalam konteks engagement dengan dunia International ini sangat penting, berbagai hubungan bisnis dengan dunia International akan lebih diterima karena kita sudah masuk dalam keanggotaan FATF yang sudah menetapkan berbagai standar global terkait dengan kita misalnya memerangi mekanisme pencucian uang maupun financing terrorism, nah ini sangat penting bagi Indonesia," terang Hadiyanto.
Hadiyanto menambahkan, sebagai negara berkembang, penting bagi Indonesia masuk keanggotaan FATF. Oleh sebab itu, sejumlah persiapan harus dilakukan dengan baik oleh setiap kementerian dan lembaga terkait.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaMUF mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia telah melakukan penyesuaian anggaran dasar Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
Baca SelengkapnyaIndonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaPPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaHal itu berdasarkan rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023
Baca SelengkapnyaIndonesia akan mendapatkan kepercayaan dunia, khususnya pada saat Indonesia ingin mengembangkan dan memacu perekonomian.
Baca SelengkapnyaTugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang baru dibentuk oleh Prabowo mencakup pengelolaan data, teknologi informasi, dan intelijen keuangan
Baca SelengkapnyaHarapan Jokowi, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca SelengkapnyaIndonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.
Baca Selengkapnya