Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

FATF penting bagi Indonesia, kementerian dan lembaga bersiap hadapi MER

FATF penting bagi Indonesia, kementerian dan lembaga bersiap hadapi MER Wiranto di kantor PPATK. ©2017 Merdeka.com/Nurul Afrida

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memimpin rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wiranto adalah ketua tim komite yang menggelar rapat bersama 16 kementerian dan lembaga di kantor PPATK, Selasa (29/8).

Rapat tersebut membahas evaluasi lembaga internasional terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, Indonesia tengah bersiap menghadapi Mutual Evaluation Review (MER).

Orang lain juga bertanya?

Mutual Evaluation Review (MER) adalah serangkaian kegiatan suatu badan International (FATF) yang dilaksanakan melalui salah satu organisasi regionalnya (APG) Sekretariat untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaa Terorisme (AML/CFT).

Kiagus mengatakan, jika MER berjalan lancar, akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Jadi pihak Kementerian dan Lembaga harus benar-benar mempersiapkan menjelang MER nanti, agar Indonesia bisa masuk ke dalam keanggotaan FATF.

"Iya itu tadi sudah sangat jelas ya bahwa setiap Kementerian Lembaga itu sudah punya catatan apa yang harus dipersiapkan untuk melengkapi kedatangan Tim ini dalam rangka interview," terang Kiagus dalam konferensi pers usai lakukan rapat di Gedung PPATK, Jl Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Sayang, Wiranto menolak berkomentar soal apa saja yang dibahas di dalam. Dia hanya mengatakan, setiap kementerian dan lembaga tengah bersiap menghadapi MER ini.

"Banyak ya, banyak yang kita catat, tadi poin demi poin sangat banyak, lengkap, karena juga sangat banyak, setiap permasalahan sudah disampaikan tadi. Setiap Kementerian ada permasalahan setiap lembaga, ada permasalahan itu tercatat secara baik," kata Wiranto.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan, penting bagi Indonesia untuk masuk ke dalam keanggotaan FATF. Dia yakin, hal ini akan berdampak pada perekonomian di Indonesia.

"Dalam FATF itu sangat penting bagi perekonomian kita, pertama tentu dalam konteks engagement dengan dunia International ini sangat penting, berbagai hubungan bisnis dengan dunia International akan lebih diterima karena kita sudah masuk dalam keanggotaan FATF yang sudah menetapkan berbagai standar global terkait dengan kita misalnya memerangi mekanisme pencucian uang maupun financing terrorism, nah ini sangat penting bagi Indonesia," terang Hadiyanto.

Hadiyanto menambahkan, sebagai negara berkembang, penting bagi Indonesia masuk keanggotaan FATF. Oleh sebab itu, sejumlah persiapan harus dilakukan dengan baik oleh setiap kementerian dan lembaga terkait.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang

Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.

Baca Selengkapnya
RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang
RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang

Menurut Jokowi, keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cegah Pencucian Uang, Mandiri Utama Finance Resmi Kolaborasi dengan PPATK
Cegah Pencucian Uang, Mandiri Utama Finance Resmi Kolaborasi dengan PPATK

MUF mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang.

Baca Selengkapnya
Mengenal CCP, Lembaga Penjamin Transaksi Suku Bunga yang Bakal Diluncurkan BI Akhir September
Mengenal CCP, Lembaga Penjamin Transaksi Suku Bunga yang Bakal Diluncurkan BI Akhir September

Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian anggaran dasar Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Baca Selengkapnya
Ternyata Begini Dampak Tingginya Suku Bunga The Fed ke Ekonomi Indonesia
Ternyata Begini Dampak Tingginya Suku Bunga The Fed ke Ekonomi Indonesia

Indonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri
Sri Mulyani Bongkar Cara Pemerintah Cegah Masuknya Barang Ilegal ke Dalam Negeri

PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

Baca Selengkapnya
OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Nasional dalam Kondisi Stabil
OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Nasional dalam Kondisi Stabil

Hal itu berdasarkan rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023

Baca Selengkapnya
Kemenkum HAM Dorong Manfaat Beneficial Ownership Dalam Penegakan Hukum
Kemenkum HAM Dorong Manfaat Beneficial Ownership Dalam Penegakan Hukum

Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dunia, khususnya pada saat Indonesia ingin mengembangkan dan memacu perekonomian.

Baca Selengkapnya
Perombakan Struktur Kementerian Keuangan di Era Prabowo, Apa Tugas Badan Intelejen Keuangan?
Perombakan Struktur Kementerian Keuangan di Era Prabowo, Apa Tugas Badan Intelejen Keuangan?

Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang baru dibentuk oleh Prabowo mencakup pengelolaan data, teknologi informasi, dan intelijen keuangan

Baca Selengkapnya
Cerita Jokowi Sempat Merasa Malu Gara-Gara Indonesia Belum jadi Anggota FATF
Cerita Jokowi Sempat Merasa Malu Gara-Gara Indonesia Belum jadi Anggota FATF

Harapan Jokowi, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Baca Selengkapnya
UU P2SK Penting Lindungi Masyarakat dari Penipuan di Sektor Fintech
UU P2SK Penting Lindungi Masyarakat dari Penipuan di Sektor Fintech

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Baca Selengkapnya
Kemenko Polhukam Pantau Kapal yang Mengancam Maritim Nasional untuk Dilaporkan ke Presiden Jokowi
Kemenko Polhukam Pantau Kapal yang Mengancam Maritim Nasional untuk Dilaporkan ke Presiden Jokowi

Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.

Baca Selengkapnya