Fatwa MUI muamalah medsos sebagai referensi penegakan hukum

Merdeka.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhammad Nurkhoiron mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Menurutnya, fatwa tersebut sejalan dengan penegakan hukum dan HAM.

"Fatwa yang saat ini ada di MUI yang kaitannya dengan tadi, kita mendukung penuh kontennya. Karena senafas dengan upaya penegakan HAM dan hukum," katanya di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Dia mengungkapkan, fatwa MUI bukan hukum positif yang bisa dijadikan patokan dalam pengambilan sikap di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setidaknya itu bisa membuat masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial.

"Fatwa itu kan ranahnya tidak di hukum, tapi ranah dari anjuran ke umat. Silakan saja umat Islam menilai kalau fatwa itu mengandung unsur penting digunakan sebagai referensi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan, MUI bukan hukum Indonesia. Jadi fatwa MUI bisa menjadi bahan rujukan tergantung kepada umat yang mengikutinya.

"Berbeda dengan hukum, kalau hukum kan mengikat sifatnya untuk seluruh warga negara Indonesia dan memiliki yurisdiksi tertentu. Itu berbeda kedudukannya antara fatwa dengan hukum," ujarnya.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial. Muamalah yang dimaksud adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sama manusia meliputi pembuatan, penyebaran, akses, dan penggunaan unformasi dan komunikasi.

Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan lahirnya fatwa Hukum dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial bermula dari keresahan MUI terhadap kondisi media sosial masa kini. Media sosial sudah diwarnai berita hoax (bohong), fitnah, hujatan, dan ujaran permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.

"Kami lihat medsos ini di situ ada manfaat tapi ada juga dosa. Saya tidak berani (katakan) apa dosanya lebih besar atau menfaatnya lebih besar," kata Ma'ruf Amin di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/6). (mdk/noe)