Fayakhun mengaku kawal anggaran Bakamla untuk PDIP dan Golkar

Merdeka.com - Dalam Berita Acara Pemeriksaan, Fayakhun mengaku diminta mengawal proses penganggaran Bakamla di Badan Anggaran DPR. Agar nantinya tidak hanya diperuntukkan partai berlambang kepala Banteng saja melainkan juga Golkar. Mantan Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin membantahnya.

Hasanuddin membantah jika partainya disebut mengarahkan Fayakhun Andriadi untuk mengawal anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bantahan itu disampaikan saat menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Pernah sampaikan ke terdakwa bahwa untuk anggaran Bakamla yang melibatkan terdakwa tidak hanya untuk PDIP saja melainkan juga untuk Golkar. Jadi tidak merah semua," konfirmasi Jaksa Takdir Suhan, Rabu (26/9).

"Tidak pernah," bantah Hasanuddin.

Majelis hakim memberi kesempatan Fayakhun menanggapi keterangan tersebut. Fayakhun tetap berpegang pada keterangannya di BAP yang telah dibacakan oleh jaksa.

"Saya tetap pada keterangan saya sesuai BAP," ujar Fayakhun.

Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap USD 911.480,00 terkait pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ia diduga mengupayakan agar ada penambahan alokasi anggaran untuk Bakamla pada APBN Perubahan tahun 2016.

Dari pengadaan proyek tersebut, Fayakhun mematok jatah untuknya sebesar tujuh persen dari nilai proyek sebesar Rp 850 miliar. Fayakhun kemudian meminta anak buah Fahmi Darmawansyah, pemilik PT Merial Esa atau Melati Technofo pemenang proyek pengadaan alat satmon, bernama M Adami Okta merealisasi satu persen terlebih dahulu.

Realisasi 1 persen pun dilakukan Fahmi beberapa tahap sehingga mencapai USD 911.480,00.

Atas perbuatannya Fayakhun didakwa telah melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.