Follow
Febri Diansyah: KPK & Kemenpan RB Terkesan Berlomba Lempar Batu Sembunyi Tangan
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menyoroti nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gita bahkan menanyakan hal ini langsung kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
"Jadi sebetulnya nasib 75 pegawai yang konon tidak lolos tes wawasan kebangsaan ada di tangan Pak Firli dkk atau Pak Tjahjo dkk kalau boleh tahu? #kerapTerjadi," tanya Gita dikutip dari twitter resminya @gitaputrid, Kamis (6/5).
-
Bagaimana KPK membantu Firli Bahuri? Alex mengatakan KPK yang kini dipimpin Ketua sementara Nawawi Pomolango sepakat tak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri. Namun Alex menyebut pihaknya hanya memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Firli Bahuri dalam menghadapi kasusnya.'Kami tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan membantu dari sisi yang lain menyangkut penyediaan dokumen-dokumen yamg dibutuhkan untuk kepentingan beliau,' kata dia.
-
Kenapa KPK tidak membela Firli Bahuri? 'Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan menfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen,' kata Alex. 'Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu, ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela dari tersangka korupsi. Jadi waktu itu disimpulkan seperti itu,' Alex menambahkan.
-
Bagaimana Sahroni menilai kinerja KPK? 'Namun meski begitu, dengan posisi yang lebih tinggi saat ini, saya harap Pak Nawawi tidak jadi luput dan tetap peka dalam melihat serta membehani problem di internal KPK ,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (27/11).
-
Bagaimana Firli Bahuri menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah turut menanggapi cuitan Gita. Febri sangat menyayangkan sikap Ketua KPK maupun Menpan RB yang dinilai saling melempar permasalahan dan terkesan tidak mampu mencarikan solusi setelah mengumumkan hasil tes tersebut.
"Kenapa terkesan seperti perlombaan lempar batu sembunyi tangan ya?" kata Febri Diansyah dikutip dari Twitter pribadinya @febridiansyah, Kamis (6/5).
Seperti yang diketahui, KPK menyerahkan nasib 75 pegawai ke Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengaku bahwa Kemenpan-RB tidak dilibatkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menegaskan, hal tersebut merupakan urusan internal KPK.
"Kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar haknya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK,” kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (5/5).
Seperti yang diketahui, dalam konferensi pers yang digelar KPK kemarin, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN.
KPK kemudian menyerahkan nasib 75 pegawai ke Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengaku bahwa Kemenpan-RB tidak dilibatkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menegaskan, hal tersebut merupakan urusan internal KPK.
"Kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar haknya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK,” kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (5/5).
Diketahui, dikabarkan sejumlah nama penyidik senior KPK masuk ke dalam daftar 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu. Selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tidak lolos tes dan akan diberhentikan dari KPK itu yakni Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, seluruh kasatgas dari internal KPK, pengurus inti WP, serta puluhan pegawai KPK lainnya yang berintegritas.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Febri mengakui sejak Juni 2023 dirinya memang memiliki surat kuasa sebagai tim penasihat hukum Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Diselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III dari Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kepemimpinan para pemimpin KPK.
Baca Selengkapnya
Febri mengaku hanya saat penyelidikan dirinya menjadi kuasa hukum dari politikus NasDem itu.
Baca Selengkapnya
Mahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca Selengkapnya
Lemahnya pengawasan terhadap internal lembaga, dan dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum.
Baca Selengkapnya
Febri membenarkan draf pendapat hukum tersebut memang disusun oleh dirinya dan Rasamala.
Baca Selengkapnya
Novel lantas menyindir Ketua KPK Firli Bahuri yang meresmikan sekaligus main badminton di Manado.
Baca Selengkapnya
Penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.
Baca Selengkapnya
KPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca Selengkapnya
Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca Selengkapnya
Febri Diansyah mengakui soal dirinya menjadi kuasa hukum Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca Selengkapnya