Follow
Finalisasi APBD, Gubernur Maluku Utara minta pendampingan KPK
Merdeka.com - Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mendatangi gedung KPK, Jumat (22/12) siang. Adapun maksud tujuannya adalah untuk meminta pendampingan KPK dalam finalisasi perencanaan APBD tahun 2018.
"Saya jauh-jauh datang ke KPK untuk membuat atau meminta bantuan pendampingan anggaran. Apalagi sekarang anggaran APBD-APBD 2018 eksekutif dan legislatif itu yang memutuskan bersama. Karena itu saya harap kita semua terhindar dari hal-hal negatif ya apalagi namanya korupsi," ujar dia di gedung merah putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
Abdul mengungkapkan ada kecurigaan RAPBD menjadi bahan bancakan pihak legislatif maupun eksekutif. Karena itu ia jauh-jauh sebelum ditetapkan meminta didampingi KPK supaya tidak kecolongan.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
"Kalau sudah tejadi tetapi saya baru minta KPK itu tidak ada gunanya. Makanya saya jauh-jauh datang sebelum terjadi meminta pendampingan KPK," imbuh dia.
Permohonan itu disanggupi oleh KPK. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan akan mengirimkan anggotanya ke sana untuk melakukan pendampingan.
"Secara spesifik kita akan dampingi provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan APBD-nya tepat waktu dan isilah sesuai dengan aspirasi masyarakat plus tidak ada sandera-sanderaan nanti di belakang," ucap dia. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK menggeledah kantor Direktorat Jendral (Ditjen) Minerba pada Kementerian ESDM Rabu (25/7) kemarin.
Baca Selengkapnya
Ketua Dpd Gerindra menjadi saksi soal dugaan penerimaan uang Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani
Baca Selengkapnya
Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah kediaman Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Kamis, 4 Januari 2023.
Baca Selengkapnya
Temuan tersebut setelah penyidik selesai menggeledah kantor Direktorat Jendral Minerba pada Kementerian ESDM, Rabu (24/7) kemarin
Baca Selengkapnya
Korupsi juga dilakukan terkait proyek-proyek pembangunan di Pemprov Maluku Utara
Baca Selengkapnya
KPK telah mengumumkan bahwa Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif, yang dikenal sebagai Ucu, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
KPK menduga Abdul Gani Kasuba tak hanya menerima uang dari proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
Baca Selengkapnya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca Selengkapnya
Selain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya