Firli Bahuri Lantik Pegawai jadi ASN: KPK Kini Sudah Almarhum & Hanya Pajangan Saja

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai dengan Firli tetap melantik dan lambat menyelesaikan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum seluruh pegawai dapat diangkat tanpa terkecuali akan berdampak pada legacy KPK selanjutnya.

"Jadi apakah akan berdampak pada legacy KPK selanjutnya? Ya jelas, dan sudah jadi wacana publik yang mengemuka dibeberapa bulan terakhir setelah TWK. Bahwa KPK digembosi, bahwa akhirnya sudah almarhum, komisi atau institusi yang sangat ditakuti koruptor kini menjadi pajangan doang," katanya kepada merdeka.com, Selasa (1/6).

Ia menilai, penggembosan KPK akan terjadi secara berkelanjutan. Pelemahan KPK juga, kata Kunto sudah terlihat sejak revisi UU KPK disahkan pada 2019.

"Justru sekarang dalam proses peralihannya pun sudah terlihat bahwa Ujian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terlihat ada filtering mereka yang memang sangat galak terhadap korupsi atau punya integritas yang tinggi justru malah disisihkan," ungkapnya

"Nah kekhawatiran publik semakin nyata kan dengan apa yang terjadi kemarin, dengan proses TWK ini," tambahnya.

Kunto pun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau ikut campur terkait peralihan pegawai KPK ke ASN. Malahan Jokowi kata Kunto hanya memberikan analisis.

"Bahkan tidak mengimbau bahkan hanya mengatakan bahwa seharusnya tidak terjadi, tetapi terjadi," bebernya.

Sehingga banyak pihak kata Kunto menilai, Filri tidak mendengarkan perkataan Jokowi. Atau bisa jadi, kata dia hal tersebut adalah perintah tersebut langsung dari Mantan Wali Kota Solo tersebut. Hal tersebut juga kata dia sudah terlihat sejak revisi UU KPK baru muncul, Jokowi bergeming dan tidak melakukan sikap.

"Sudah terlihat bahwa pak Jokowi sejak akhir tahun 2019 dengan UU KPK yang baru itu tidak bergeming untuk melakukan mencabut UU atau membuat peraturan pemerintah yanh mengkaji tentang UU tersebut. Sesuai sprit anti korupsi, tapi yang terjadi adalah pembiaraan dan seakan KPK dikubur pelan-pelan saja," ungkapnya.

Sebab itu Kunto pun meminta Jokowi mencabut UU KPK yang telah terlihat melemahkan KPK. Kemudian kata dia menggantinya dengan peraturan pemerintah pengganti UU.

"Peraturan pemerintah pengganti UU yang mungkin spiritnya lebih pas dengan spirit antikorupsi, dan di situ pak Jokowi bisa punya legacy bahwa pak Jokowi diingat generasi mendatang sebagai tokoh yang punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi," katanya.