Fit and Proper Test di DPR, 10 Capim akan Ditanya Sikap soal Revisi UU KPK

Merdeka.com - Komisi III DPR akan segera memulai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan depan. Saat fit and proper test, para calon itu nantinya juga akan dinilai dari kesamaan pandangannya dengan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami melihat cocok enggak. Kalau emang cocok dengan undang-undang yang baru mungkin itulah yang akan kami pilih," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Taufiqulhadi menegaskan, hal itu tidak akan ditanyakan secara langsung saat fit and proper test. Namun, Komisi III akan menelaah apakah calon memiliki pemikiran yang selaras dengan UU KPK yang sedang direvisi.

"Jadi tidak mau kami, tidak mau kami berkonsultasi dulu dengan mereka. Kami lihat aja mereka ini ketika berbicara hadir dengan dirinya itu cocok enggak dengan undang-undang yang baru," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan 10 nama capim KPK terpilih. Nantinya 10 nama itu akan diuji kelayakannya oleh DPR dan hanya dipilih lima orang.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diusulkan pansel. Keputusan Jokowi tersebut dikatakan Moeldoko sudah final.

"Ya sudah final lah (10 nama capim KPK)," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).

Disaat yang bersamaan, DPR juga melakukan revisi UU KPK. Diharapkan revisi UU tersebut selesai akhir September sehingga capim yang baru bisa menggunakan UU tersebut.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini