FITRA duga pejabat elite cari untung naiknya tarif surat kendaraan

Merdeka.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan kenaikan tarif pengurusan dokumen kendaraan bermotor punya catatan kritis. Mereka juga menduga adanya elite pemerintahan bakal memanfaatkan aturan guna mengambil keuntungan.

"Pasti dimanfaatkan elite-elite tertentu. Karena tidak ada bangunan demokrasi yang berprinsip pada akuntabilitas PBNP di sektor kendaraan. Karena kita cukup tahu lah, di sektor-sektor mana pun, kita tahu bahwa yang tadi disampaikan, kalau dihitung target kenaikan PNBP Rp 1,7 triliun, itu hitungan yang harus dikaji lebih dalam lagi," kata Sekjen FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA, Mampang, Jakarta, Kamis (5/1).

Kebijakan kenaikan itu tertuang dalam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengurusan surat kendaraan bermotor untuk roda dua dan roda empat.

Selain ada dugaan elite pemerintah pencari untung, FITRA juga menyebut produk kebijakan kenaikan ini cacat administrasi. Apalagi keluarnya kebijakan tidak melalui uji publik.

"PP ini bisa cacat secara administrasi. Karena tidak dilakukan bagian-bagian uji publik yang kemudian mengedepankan bagi masyarakat. Atau komponen-komponen kelompok yang lain untuk melakukan kajian terhadap PP tersebut," ungkapnya.

Yenny juga menyoroti soal koordinasi di internal pemerintah terkait keluarnya aturan kenaikan tarif ini. FITRA menilai koordinasi antar lembaga sangat buruk dalam membuat berbagai produk aturan, termasuk kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB kendaraan bermotor.

"Ada internalisasi yang tidak baik, di pemerintahan, dalam hal ini bicara soal koordinasi. Koordinasi dalam melahirkan produk-produk kebijakan, apakah berpengaruh pada keberpihakan rakyat, penindasan rakyat, berpengaruh terhadap ego sektoral," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan tarif tersebut memang dilakukan untuk perbaikan layanan di kepolisian. Selain itu, pemberlakuan tarif yang ada tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2010 lalu.

"Untuk STNK, SIM dan lain-lain, dan tarifnya sejak tahun 2010 itu tidak pernah diupdate. Ini sudah 7 tahun, jadi kalau untuk Kementerian dan Lembaga memang disesuaikan entah karena faktor inflasi maupun untuk servicenya yang lebih baik," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta.

Beberapa tarif yang dinaikkan seperti pengesahan STNK kendaraan bermotor, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Tarif atau biaya pengesahan STNK kendaraan bermotor di aturan lama yaitu hanya Rp 50.000 untuk roda 2, roda 3 dan angkutan umum. Dalam aturan baru, biaya ini naik menjadi Rp 100.000 per penerbitan. Kemudian biaya pengesahan STNK untuk kendaraan roda 4 atau lebih di aturan lama hanya Rp 75.000, kini naik menjadi Rp 200.000 per penerbitan.

Selain itu, biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga naik signifikan. Dalam aturan lama, biaya penerbitan BPKB untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 hanya Rp 80.000. Kini, biaya penerbitan ini naik menjadi Rp 225.000 per penerbitan. Sementara itu, biaya penerbitan BPKB kendaraan roda 4 atau lebih dalam aturan lama hanya Rp 100.000 dan kini naik menjadi Rp 375.000 per penerbitan.

Tarif penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah juga mengalami kenaikan. Dalam aturan lama ini, biaya mutasi hanya Rp 75.000 per kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Kini, tarif surat mutasi untuk roda 2 naik menjadi Rp 150.0000 dan untuk kendaraan roda 4 naik menjadi Rp 250.000.

Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) juga naik di 2017 ini. Dalam aturan lama, biaya penerbitan TNKB untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 hanya Rp 30.000. Kini, tarif ini naik jadi Rp 60.000. Sedangkan biaya penerbitan TNKB kendaraan roda 4 sebelumnya Rp 50.000 naik menjadi Rp 100.000.