Fokus tangani kasus suap perizinan, KPK tak akan menyegel Meikarta

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan penyitaan maupun penyegelan di lokasi pembangunan proyek Meikarta, terkait penyidikan kasus dugaan suap proses perizinan pembangunan megaproyek tersebut.

"Kita enggak akan menyita atau menyegel Meikarta. Kalau proyek jalan ya jalan terus saja," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).

Alexander menyebut KPK berfokus pada proses perizinan proyek tersebut yang terindikasi ada suap. Selain itu, menurut Alexander, ada banyak kepentingan masyarakat di balik proyek itu.

"Kita tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika kita tahu di dalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum, kita pisahkan dengan proyek itu. Hambalang pun enggak kita segel kok, kalau mau diteruskan, diteruskan saja," sambungnya.

Selain itu, Alex juga mengomentari soal pertemuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan CEO Lippo Group James Riady. Neneng telah mengakui meski tak menyebut apa yang dibahas, sedangkan James mengaku bertemu untuk memberi selamat atas kelahiran putra Neneng. Menurut Alex, pertemuan antara Neneng dan James bisa saja terjadi dan wajar.

"Kecuali dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan jahat, misalnya ada janji-janji akan diberikan uang nanti kalau urusannya selesai atau sebagainya," ucapnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.