Follow
Formappi: Permainan anggaran di DPRD lebih 'jorok' dari DPR
Merdeka.com - Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengungkapkan, ada permainan dalam pembahasan anggaran, baik di dalam pembahasan APBN maupun APBD.
Sebastian menjelaskan, permainan ini sudah dilakukan sejak periode terdahulu hingga sekarang. Hanya saja metode yang digunakan berbeda-beda.
"Kecenderungannya makin ke sini makin canggih polanya," jelasnya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Bagaimana DPR menilai kinerja Kejagung dalam kasus Tol MBZ? 'Apresiasi kinerja hebat Kejagung yang kembali membongkar kasus 'kakap' di sektor pembangunan ini. Saya kira, peran Kejagung memang sangat sentral dalam mengawal dan memastikan bahwa, setiap proyek-proyek strategis nasional terlaksana melalui proses yang bersih dan bebas korupsi.
-
Kenapa DPR menilai pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi masih kecil? Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
Dia mencontohkan, pembagian proyek APBN semakin halus dilakukan DPR RI menyebabkan sulitnya pembuktian. Namun, hal berbeda terjadi di daerah. Menurutnya, anggota DPRD tidak bermain cantik, bahkan cenderung kasar sehingga mudah bagi penegak hukum untuk menelusurinya.
"Kalau dicermati, permainan di daerah lebih norak, lebih jorok. Bahkan ada kadang-kadang di daerah, pembahasan di komisi itu diabaikan," terangnya.
Sebastian menambahkan, sebenarnya kepala daerah atau pihak eksekutif mengetahui permainan kotor ini. Dia menyebutkan ada dua kemungkinan alasan kepala daerah tidak berani melawan.
Pertama, kepala daerah juga menikmati atau masuk dalam permainan anggota dewan sehingga keduanya saling tahu sama tahu.
Kedua, kepala daerah enggan dimakzulkan dari posisinya. "Mereka takut dibikin mundur sama anggota dewan," ungkap Sebastian. (mdk/siw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya
PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya
Menko Mahfud ungkap praktik korupsi di era orde baru dan reformasi.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Saksi Indra Arharrys, mengatakan harga pembelian tanah untuk proyek rumah DP 0 rupiah sengaja dinaikkan menjadi Rp322 miliar
Baca Selengkapnya
Uang tersebut mengalir ke Komisi I DPR dan BPK lewat perantara bernama Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca Selengkapnya
Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca Selengkapnya
Nasib hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 belum jelas hingga masa hingga masa sidang ke-IV DPR ditutup.
Baca Selengkapnya