Forum Wartawan minta Polisi usut tuntas kasus penggerudukan kantor Radar Bogor
Merdeka.com - Ketua Forum Wartawan Harian Bogor (FWHB), Haryudi meminta kepolisian mengusut tuntas aksi intimidasi dan pengrusakan yang dilakukan kader PDIP di kantor Radar Bogor. Menurutnya, keberatan atas pemberitaan sebaiknya menggunakan hak jawab. Sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999.
"Kami mengecam tindakan dengan cara menggeruduk, mengintimidasi, bahkan sampai merusak properti kantor Radar Bogor," kata Haryudi.
Haryudi melanjutkan, pihak Radar Bogor juga harus segera menayangkan hak jawab atau klarifikasi dari pihak yang merasa keberatan atas pemberitaannya.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Siapa yang menggugat Polda Jawa Barat? Pegi diketahui menggugat Polda Jawa Barat yang menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.
-
Dimana rumah kader PDIP yang digeledah? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Siapa kader PDIP yang digeledah rumahnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
"Lagi-lagi, ini jadi catatan buat perusahaan pers atau jurnalis untuk tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Apalagi ini tahun politik (Pilkada maupun Pilpres) sehingga sangat sensitif," tambahnya.
Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Tegar Bagja mengatakan, tuntutan para kader partai berlambang banteng moncong putih adalah klarifikasi tentang penghasilan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112 Juta. pihaknya menyepakati beberapa hal yang menjadi pertimbangannya untuk diklarifikasi.
"Ada beberapa hal yang kita sepakati. Kita klarifikasi bahwa Rp 112 juta penghasilan Ibu Mega itu tidak lantas diambil oleh beliau. Itu kan masih dalam koridor wajar untuk diberitakan ulang," kata Tegar.
"Terus ada kesalahan lagi katanya bahwa Rp 112 juta itu bukanlah gaji tapi itu penghasilan. Karena penghasilan itu terdiri dari beberapa variable seperti tunjangan, seperti itu. Itu kita akui dan akan kita terbitkan besok," sebut dia.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bogor, Atty Somaddikarya menuturkan, kisruh yang terjadi antara ratusan kader PDIP dengan pihak manajemen koran harian Radar Bogor disebabkan pemberitaan yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Menurut Atty, hal itu jelas adalah pembunuhan karakter terhadap ketua umum partainya. Ratusan kader, sambung Atty, kemudian terpancing emosinya ketika kedatangan mereka tidak terlayani dengan baik.
"Kami minta dihadirkan wartawan yang nulisnya, satpam juga sempat menghalangi masuk untuk bertemu pimpinan Radar Bogor. Karena massa yg datang banyak dan tidak dilayani dengan baik, terjadi insiden pengrusakan itu," kata Atty.
"Ini kan ada sebab akibatnya. Kader marah, emosi, karena berita itu. Kami juga tidak dilayani dengan baik awalnya," ucap dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ajudan Heru Budi dinilai erap menghalang-halangi kerja jurnalistik awak media.
Baca SelengkapnyaKeberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaHasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran hoax yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaDK PWI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras empat orang Pengurus Harian.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak PWI untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengembalikan marwah organisasi tersebut dari pertikaian yang berkepanjangan.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri menolak laporan polisi yang dilayangkan Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKabar terakhir, Koptu HB sudah diperiksa. Tetapi hingga kini status hukum terhadapnya masih mengambang.
Baca SelengkapnyaPDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca Selengkapnya"Bukan baper, apa yang kita lakukan itu adalah hak hukum kami," ucap Ronny
Baca Selengkapnya