Follow
FPI mau tuntut perusahaan kondom
Merdeka.com - Front Pembela Islam (FPI) mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi , untuk menuntut mitra Kementerian Kesehatan yang menggelar program pekan kondom nasional. Sebab, hal itu sudah merusak nama baik Menkes.
Juru Bicara FPI, Alwid Mashury menyatakan, bila Nafsiah dan Kemenkes tidak mau menuntut rekan kerjanya maka pihaknya yang akan menuntut.
"Tuntutan kita ke Kemenkes setop program tersebut. Karena mitra merusak nama baik menteri. Maka menteri harus menuntutnya. Kalau tidak FPI yang akan menuntut," ujar Alwi di depan gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (5/12).
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang mendesak BPOM untuk sosialisasi? Ia mendesak BPOM segera meningkatkan sosialisasi masif atas kebijakan anyar tersebut.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Apa yang diboikot? Sejumlah responden di Saudi dan UEA juga mengatakan mereka kini memilih produk lokal dibanding produk luar.
Usai mendapatkan keterangan jelas mengenai program pekan kondom nasional, ratusan aktivis FPI membubarkan diri. Tak lupa mereka melempari telur busuk ke poster bergambar Nafsiah.
Sebelumnya, FPI berdemonstrasi di depan Kementerian Kesehatan. Mereka mengecam Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi yang menggelar pekan kondom nasional.
Mereka berteriak-teriak mengejek Nafsiah. "Menkes cabul si Ratu Kondom," teriak para aktivis serentak.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiAturan ini tengah digodok Kemenkes melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan pantauan lapangan, aksi massa tiba di Kantor Kemenkes pukul 11.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Langkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.
Baca Selengkapnya
Aturan tersebut dinilai menekan keberlangsungan pekerja di industri tembakau
Baca Selengkapnya
Keberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.
Baca Selengkapnya
RPP UU Kesehatan dinilai melarang total kegiatan penjualan dan promosi produk tembakau.
Baca Selengkapnya
Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl
Baca Selengkapnya
Usai menuai polemik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mengkaji ulang aturan tersebut.
Baca Selengkapnya
APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.
Baca Selengkapnya
Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.
Baca Selengkapnya
Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.
Baca Selengkapnya