Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fraksi PAN dan Demokrat keberatan sikap Fahri soal angket KPK

Fraksi PAN dan Demokrat keberatan sikap Fahri soal angket KPK Fahri Hamzah. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto menyayangkan fraksinya tidak diberi kesempatan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat proses pengambilan keputusan angket KPK pada rapat paripurna (28/4). Dalam rapat tersebut, Fahri terkesan terburu-buru mengambil keputusan atas angket KPK. Padahal, pandangan dari fraksi-fraksi partai masih berkembang.

"Kami pribadi sebagai anggota fraksi saya juga merasa keberatan juga. Menyayangkan juga karena baik fraksi saya dan Pak Agus Demokrat juga belum diberi kesempatan sama sekali secara resmi," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5).

Taufik menyebut pimpinan DPR lain tidak bisa menghalangi keputusan yang diambil Fahri karena memegang etika pimpinan DPR. Dia mengaku tidak ingin kewibawaan pimpinan dan lembaga DPR dicap 'kampungan' oleh masyarakat.

Orang lain juga bertanya?

"Sehingga kalau dikatakan satu dengan yang lain sampai merebut palu kemudian harus mendorong-dorong itu bersikap itu kaya politikus yang kampungan ya," tegasnya.

Taufik mengungkapkan, pimpinan sebenarnya ingin menggelar forum lobi setelah paripurna agar fraksi-fraksi lain bisa menyampaikan pandangan. Sayangnya, forum tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan waktu karena berdekatan dengan waktu salat Jumat.

"Semuanya harus berproses dalam kontekstual yang tentunya ada hal yang dihargai juga setiap fraksi diberi kesempatan ada forum lebih yang rencananya seperti itu setelah paripurna. Tapi karena waktu menjelang Sholat Jumat sehingga belum terlaksana," terangnya.

Fahri, kata dia, juga telah menyampaikan kepada fraksi-fraksi yang keberatan dengan keputusannya untuk tidak mengirimkan anggota mereka ke dalam Pansus angket KPK.

"Pak Fahri sendiri dari ketua rapat menyampaikan bahwa fraksi-fraksi silakan, kalau keberatan ya enggak usah dikirim anggota kan di dalam pansus sudah enggak ada masalah lagi," ujarnya.

Secara pribadi, Taufik menegaskan tetap menolak penggunaan angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam S Haryani. Sikap penolakan itu sesuai dengan amanat dan keputusan resmi dari DPP PAN.

"Saya menolak karena sudah ada keputusan dari partai. DPP sudah ada arahan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan Pak Amien Rais artinya kami yang duduk di meja pimpinan semuanya tugas dalam hal panjang tangan dari partai artinya tidak bisa secara pribadi menyampaikan sikap yang berbeda dengan fraksi maupun partai, apalagi saya mantan Sekjen, tahu aturanlah," pungkasnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan

Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Ajak Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud Gabung Prabowo-Gibran
Fahri Hamzah Ajak Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud Gabung Prabowo-Gibran

Menurut Fahri, bila ditarik ke belakang bahwa apa yang terjadi pada saat Pemilu 2014 dan 2019 merupakan sebuah kepingan ekstrem dalam konfigurasi pemilih.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Pimpinan KPK Sentil Firli Dkk di Kasus Kepala Basarnas
VIDEO: Eks Pimpinan KPK Sentil Firli Dkk di Kasus Kepala Basarnas

Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang heran dengan sikap Pimpinan Firli Bahuri dkk yang menyampaikan permintaan maaf.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Anggota Komisi II Tegur Menteri Tito Gara-gara Ngobrol dengan Bima Arya Saat Rapat
VIDEO: Momen Anggota Komisi II Tegur Menteri Tito Gara-gara Ngobrol dengan Bima Arya Saat Rapat

Taufan Pawe menegur Menteri Tito karena saat dia akan memberikan pandangan

Baca Selengkapnya
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung Lubis Minta Pejabat Negara Netral

Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.

Baca Selengkapnya
Alasan KPK Minta Maaf ke TNI Usai Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka
Alasan KPK Minta Maaf ke TNI Usai Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka

Penetapan tersangka Kepala Basarnas menuai polemik.

Baca Selengkapnya
Ganjar Soal Pejuang PPP Dukung Prabowo-Gibran: Mereka Oknum
Ganjar Soal Pejuang PPP Dukung Prabowo-Gibran: Mereka Oknum

“(Mereka) kader individu? Kalau individu boleh kita sebut oknum, itu bisa terjadi dari partai apapun,” kata Ganjar

Baca Selengkapnya