Follow
Fraksi PKS Tolak Usulan Pembentukan Pansus Banjir Jakarta
Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta akhirnya menyatakan sikapnya mengenai wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) banjir. Sikap PKS yakni menolak Pansus tersebut.
Politisi PKS DPD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan latar belakang pihaknya menolak Pansus Banjir yakni kekhawatiran bahwa pembentukan pansus tersebut bermuatan politik.
"Kita enggak dukung. Karena itu nanti menurut saya, lebih dominan ke masalah politisnya nanti," kata dia, saat dihubungi, Rabu (15/1).
-
Kenapa PKS usung Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta? 'Selanjutnya, rencana pertemuan dengan PKB juga sudah dirancang dan akan dilaksanakan. Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar,' pungkasnya.
-
Kenapa PKB mempertimbangkan untuk mendukung Anies? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
-
Kenapa Kaukus Air DPR RI dibentuk? Sebagai langkah awal upaya nyata parlemen untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan air di Indonesia dan di dunia Internasional, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau 'DPR RI Water Caucus'.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Kenapa PDIP mempertimbangkan Anies untuk Pilgub Jakarta? 'Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua,' jelas dia.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
Wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, pihaknya lebih mendukung langkah pengentasan masalah banjir di Jakarta. Mencari solusi banjir ini tak harus melalui Pansus.
"Kita dukung penyelesaian banjir. (Melibatkan) para ahli, masyarakat, terlibat langsung. Saya lihat di masyarakat, kepeduliannya luar biasa," ujar dia.
Dia pun menilai penanganan banjir yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah cukup baik. Meski diakui terdapat sejumlah catatan.
"Penanganan cukup baik meski ada evaluasi. Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi. Berarti harus menambah pasukan, banyak melibatkan masyarakat. Menambah alat-alat," tandasnya.
DPRD DKI Jakarta berencana membentuk Pansus menyikapi banjir merendam wilayah Jakarta sepanjang tahun baru 1 Januari lalu. Ketua Fraksi Golkar DPRD, Basri Baco, mengatakan wacana Pansus setelah anggota DPRD melihat langsung ke lokasi banjir dengan dampak cukup parah.
Basri mengatakan, dari sembilan fraksi yang ada di DPRD, sudah enam fraksi menyatakan setuju pembentukan Pansus.
"PAN, NasDem, Golkar, PSI, PDIP dan Demokrat. PKB, PKS dan Gerindra, menyusul," ujar Basri, Rabu (8/1).
Basri juga sempat meninjau ke lokasi. Dia mempertanyakan kewenangan perangkat kerja daerah mengatasi banjir. Sebab selama ini, menurut Basri, Anies dianggap bergeming menyikapi banjir.
Ia membandingkan Anies dengan Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Basri menilai Ahok lebih cepat menanggulangi banjir, bahkan jauh sebelum musim hujan, sudah ada antisipasi banjir.
Berbeda dengan Anies, yang menurut Basri tidak ada persiapan soal banjir. "Zaman Ahok dua bulan sebelum banjir sudah mulai menggaruk waduk, sekarang tidak ada. Pompa mati di mana-mana," katanya.
Rencana pembentukan pansus ini, katanya, hak dewan. Ia meminta tidak ada spekulasi apapun mengenai wacana pembentukan Pansus banjir.
"Kami bantu. Pansus hak dewan, kami akan ajukan ke pimpinan. Kalau pansus ada maka akan mengikat. Kami panggil ahli, petugas pompa, kota mana yang tangani banjir bagus," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Langkah PKS langsung memasangkan Anies dengan Sohibul dinilai akan menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung mendukung Anies.
Baca Selengkapnya
PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya
Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca Selengkapnya
Kader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya
Sikap PKS memasangkan Anies-Sohibul Iman dinilai sangat berbahaya.
Baca Selengkapnya
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca Selengkapnya