Fredrich Yunadi: Alhamdulillah saya diberi gelar pengacara bakpao

Merdeka.com - Fredrich Yunadi mengungkapkan kekesalannya atas sikap Jaksa Penuntut Umum pada KPK terkait kondisi kesehatan Setya Novanto pasca kecelakaan mobil, Kamis (16/11). Fredrich merasa risih lantaran kerap dicap sebagai pengacara bakpao.

"Dipanggil pengacara bakpao saya malu pak," ujar Fredrich saat memberikan keterangan saksi atas terdakwa Fredrich Yunadi atas kasus perintangan penyidikan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (4/5).

Ia menegaskan, kata bakpao yang ia ucapkan adalah gambaran dari ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pahlevi. Saat itu, cerita Fredrich, ia ditelepon oleh Reza dan mengabarkan terjadi kecelakaan oleh Novanto saat menuju kantor Metro TV.

Fredrich meminta Reza tenang dulu agar menjelaskan kronologi kecelakaan secara rinci. Kepada Fredrich, Reza mengatakan kaca mobil Fortuner milik Hilman hancur, sementara terhadap Novanto ada benjolan pada dahi.

Fredrich menanyakan ukuran benjolan pada dahi terpidana korupsi proyek e-KTP itu. Kemudian digambarkan oleh Reza, benjol seukuran bakpao.

"Kepalanya katanya ada benjol. Saya tanya sebesar apa? Bakpao. Mereka semua meledek saya akhirnya," ujarnya.

Meski merasa malu dan risih, Fredrich mengaku bersyukur mendapat gelar nyeleneh tersebut. Dia juga mengatakan enggan menindaklanjuti candaan dirinya tentang pengacara bakpao.

"Alhamdulillah saya diberi gelar pengacara bakpao. Alhamdulillah," tukasnya.

Roti isi berbentuk bulat itu kerap kali disinggung dalam persidangan. Sejumlah saksi mengatakan mereka tidak melihat adanya benjolan atau memar pada dahi Novanto seperti yang digambarkan oleh Fredrich.

Kesal dengan ejekan bakpao, Fredrich bahkan pernah membawa bakpao ukuran kecil di persidangan. Kepada Majelis Hakim, ia menjelaskan bakpao yang dimaksud tidak melulu berukuran besar.

Saat ini, Fredrich masih menjalani masa persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.