Fuad Amin divonis 8 tahun penjara, kuasa hukum bilang pikir-pikir

Merdeka.com - Tim kuasa hukum terdakwa kasus suap gas alam Bangkalan, Fuad Amin Imron memutuskan pikir-pikir terkait vonis majelis hakim pengadilan Tipikor. Hakim memvonis mantan Bupati Bangkalan itu pidana penjara selama delapan tahun, lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 15 tahun.

"Setelah konsultasi dengan saudara terdakwa, maka kami tim penasehat hukum dan terdakwa memutuskan untuk pikir-pikir," kata kuasa hukum Fuad Amin, Rudi Alfonso di pengadilan Tipikor, Senin (19/10).

Sementara itu jaksa penuntut umum menyatakan juga akan pikir-pikir dengan putusan hakim. "Kami juga akan pikir-pikir yang mulia," kata jaksa.

Seperti diketahui, Ketua DPRD Bangkalan nonaktif, Fuad Amin Imron dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Fuad dianggap terbukti menerima suap Rp 15,45 miliar dari PT Media Karya Sentosa (MKS) dan diyakini telah melakukan pencucian uang lebih dari Rp 200 miliar.

Dalam berkas tuntutan setebal 6.734 halaman yang tidak dibacakan secara menyeluruh oleh JPU KPK, disebutkan saat Fuad Amin menjabat sebagai Bupati Bangkalan dua periode sejak 2003-2013 terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap serta melakukan pencucian uang setelah menyetujui konsorsium penyaluran gas alam dari Gili Timur, Bangkalan, kepada PT MKS.

Selain itu, Fuad Amin juga disebutkan secara terus menerus menerima uang dari PT MKS meski dirinya tidak lagi menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Uang itu diterima Fuad Amin sejak Juni 2009 sampai dengan Desember 2014.

"Dari uraian fakta persidangan, terdakwa Fuad Amin mengetahui pemberian tersebut sebagai akibat telah menyetujui untuk mengarahkan pembentukan konsorsium pengaliran gas alam dari Gili Timur, Bangkalan antara PD Sumber Daya dengan PT MKS," kata Jaksa Pulung Rinandoro dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/9).

Fuad Amin juga dianggap terbukti membelanjakan hasil korupsinya yang didapat dari pemotongan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 197,24 miliar sejak menjabat sebagai Bupati Bangkalan tahun 2003. Uang itu disamakan Fuad Amin dengan cara disimpan di sejumlah rekening miliknya atau orang lain.

JPU KPK juga menyebutkan jika Fuad Amin membeli polis asuransi melalui uang hasil korupsi untuk diberikan kepada istri mudanya, Siti Masnuri. Tak hanya itu, Fuad Amin juga melakukan pembayaran kendaraan Siti dengan total Rp 2,24 miliar.